REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berharap aksi damai yang berlangsung pada akhir pekan lalu merupakan awal upaya memulihkan situasi di Hong Kong. Pemerintah akan membuka pembicaraan dengan para pengunjuk rasa dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka, terutama yang terkait dengan penanganan polisi.
"Saya telah menjelaskan dan menguraikan dua bidang pekerjaan penting yang sedang kami lakukan. Salah satunya adalah penelitian pencarian fakta yang penting selain sistem yang sangat kuat untuk menyelidiki, dan melihat pengaduan terhadap polisi selama periode berkonfrontasi dan kekerasan yang berkepanjangan ini," ujar Lam dalam konferensi pers, Selasa (20/8).
Para pengunjuk rasa mengkritik polisi karena menggunakan taktik yang semakin agresif untuk membubarkan demonstrasi. Lam mengatakan, pengawas polisi telah membentuk satuan tugas untuk menyelidiki pengaduan tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, eskalasi aksi protes Hong Kong meningkat. Para demonstran menduduki ruang-ruang publik seperti stasiun dan bandara sehingga mengganggu aktivitas warga. Bentrokan antara demonstran dan polisi tak dapat dihindari. Bahkan beberapa aktivis juga menyerbu badan legislatif dan Kantor Penghubung utama Cina di Hong Kong.
Kekacauan yang terjadi di Hong Kong telah menyebar ke luar negeri. Dua media sosial terbesar,Twitter dan Facebook mengatakan, mereka telah membongkar kampanye di media sosial dari China daratan yang berusaha melemahkan aksi protes di Hong Kong.
Para demonstran memiliki lima tuntutan, yaitu pencabutan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi, menghentikan deskripsi aksi protes sebagai kerusuhan, mengabaikan tuduhan terhadap aktivis yang ditangkap, penyelidikan independen, dan dimulainya kembali reformasi politik. Terkait RUU ekstradisi, Lam kembali menegaskan bahwa RUU tersebut sudah mati dan tidak ada rencana untuk menghidupkan kembali aturan tersebut.
"Pertanyaan kedua saya telah berulang kali menjawab di berbagai lokasi dan saya dapat memberi Anda komitmen yang sangat jelas di tingkat politik bahwa RUU itu sudah mati. Tidak ada rencana menghidupkan kembali RUU itu, terutama mengingat keprihatinan publik," kata Lam.
Sementara itu, dalam 'citizen's press conference' yang digelar oleh para demonstran, mereka menyatakan akan tetap melakukan aksi hingga lima tuntutan tersebut terpenuhi. Demonstrasi lebih lanjut direncanakan dalam beberapa minggu mendatang. Dalam aksi protes lanjutan tersebut rencananya akan diikuti oleh komunitas Kristiani dan kelompok akuntan.
"Kami telah memulai aksi unjuk rasa dengan sangat damai, tetapi setelah dua setengah bulan tampaknya pemerintah Hong Kong belum menanggapi lima tuntutan kami sehingga satu hal mengarah ke yang lain dan itu dapat menyebabkan eskalasi. Jika Anda bertanya kepada saya, saya pribadi berharap akan ada resolusi cepat untuk ini dari pemerintah sehingga kami tidak perlu protes lagi," kata salah satu demonstran bernama Wang dalam konferensi pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
