REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kepala Komisi Antikorupsi Arab Saudi yang baru terpilih berencana mengejar target koruptor dari kalangan pegawai pemerintah biasa. Hal itu dilakukan usai langkah kampanye awal dari pejabat profil tinggi dua tahun lalu yang menjaring pangeran, menteri, dan pengusaha terkemuka.
Kepala Komisi Antikorupsi Mazen al-Khamous mengatakan kepada TV Al Arabiya milik Saudi setelah penunjukannya, ia akan fokus mengakhiri korupsi birokrasi di pengekspor minyak top dunia. Ia menegaskan akan menindaklanjuti operasi tangkap tangan para koruptor dan menyampaikannya secara bulanan kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
"Setelah sebagian besar negara membersihkan diri dari para kepala besar korupsi, saya menyampaikan peringatan keras dari putra mahkota yang menginstruksikan kepada saya periode mendatang adalah memberantas korupsi di antara pegawai negeri menengah dan tingkat rendah," katanya.
Pengadilan kerajaan Arab Saudi mengatakan pada Januari lalu telah menghentikan kampanye antikorupsi selama 15 bulan setelah memanggil hampir 400 orang serta memulihkan lebih dari 106 miliar dolar AS. Anggota elite ekonomi dan politik kerajaan ditahan selama berbulan-bulan di Ritz-Carlton Hotel Riyadh dalam tindakan keras pada 2017.
Tindakan Saudi itu pun meresahkan beberapa investor asing yang dibutuhkan Riyadh untuk mendiversifikasi ekonominya. Para kritikus mengatakan, hal itu merupakan permainan kekuasaan dan penggeledahan dari saingan politik putra mahkota.
Operasi awal tahun 2017 tersebut menjaring sepupu dari putra mahkota, seperti investor miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal dan menteri Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah, serta menteri ekonomi yang digulingkan Adel Fakieh, mantan kepala pengadilan kerajaan Khalid al-Tuwaijri, dan pengusaha terkemuka Waleed al -Ibrahim, Saleh Kamel, dan Bakr bin Laden.
Pangeran Mohammed telah membela kampanye antikorupsinya. Ia menyebutnya terapi kejut ketika ia mencoba merombak ekonomi terbesar dunia Arab dan mengubah masyarakat Saudi.