REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan akan menindak tegas massa yang masih melakukan aksi demonstrasi. Hal itu karena dia telah resmi mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang selama ini diprotes demonstran.
Lam mengatakan keputusannya menarik RUU itu adalah untuk “zhibao zhiluan” (menghentikan kekerasan dan kekacauan). Frasa itu sering digunakan pejabat China daratan ketika mengecam aksi demonstrasi Hong Kong.
“Untuk keluar dari jalan buntu, hal terpenting saat ini adalah menghentikan kekerasan dan menegakkan hukum dengan tegas. Jika masih ada kekerasan yang terjadi setiap hari, itu akan mempengaruhi operasi kota dan kehidupan sehari-hari orang-orang,” ujar Lam, dikutip laman The Guardian, Kamis (5/9).
Komentar Lam menunjukkan Pemerintah Hong Kong masih akan terus menggunakan langkah-langkah keras menangani para pengunjuk rasa. Namun, kelompok demonstran pun telah menyatakan akan terus melakukan aksi selama tuntutan mereka perihal penyelidikan independen terhadap personel kepolisian yang bertindak brutal tidak dipenuhi.
Para pengunjuk rasa juga menuntut Lam mundur dari jabatannya. Dia dianggap terlalu pro-China. Namun, Lam menolak menanggalkan jabatannya. Ia menegaskan dirinya bertanggung jawab memulihkan situasi serta keadaan di Hong Kong.
Pada Rabu lalu, Lam resmi mengumumkan penarikan RUU ekstradisi. "Pemerintah akan secara resmi menarik RUU (ekstradisi) untuk menghilangkan kekhawatiran publik," kata Lam dalam pidatonya yang disiarkan stasiun televisi di sana.
Dia mengatakan prioritas pemerintahannya saat ini adalah mengakhiri kekerasan, menjaga supremasi hukum, dan memulihkan ketertiban serta keamanan di masyarakat. "Karena itu pemerintah harus menegakkan hukum secara ketat terhadap semua kekerasan dan tindakan ilegal," ucapnya.
Kendati demikian, dia tetap akan mengajak kelompok-kelompok yang telah berpartisipasi dalam demonstrasi untuk berdialog. Lam pun akan mengundang tokoh masyarakat, kalangan profesional serta akademisi guna mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat dan meminta saran atau usulan mereka sebagai bahan solusi.
"Mari kita ganti konflik dengan percakapan, dan mari kita cari solusi," kata Lam. Namun dia mengisyaratkan aksi kekerasan yang dilakukan para demonstran harus dihentikan sebelum dialog dimulai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
