REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menyatakan ia menyesalkan campur tangan parlemen asing dalam masalah di Hong Kong, Selasa (10/9). Ia menyampaikan meningkatnya kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah sosial di Hong Kong.
"Sangat tidak pantas bagi parlemen asing untuk ikut campur dalam urusan internal HKSAR (Hong Kong Special Administrative Region) dengan cara apa pun, dan (kami) tidak akan membiarkan (Amerika Serikat) menjadi pemangku kepentingan dalam masalah-masalah HKSAR," kata Lam, merujuk pada status Hong Kong sebagai administrasi khusus wilayah China.
Lam kembali berbicara setelah bentrokan keras di akhir pekan kembali terjadi. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa.
Selama pertemuan di konsulat AS pada Ahad (8/9), ribuan demonstran telah meminta bantuan untuk membawa demokrasi ke Hong Kong. Para pengunjuk rasa menginginkan Kongres AS meloloskan undang-undang, yang akan mewajibkan Washington untuk membuat penilaian tahunan, apakah Hong Kong cukup otonom dari daratan China untuk mempertahankan perdagangan khusus AS dan manfaat ekonomi.
Para pejabat China memperingatkan negara-negara lain agar tidak ikut campur dalam urusan di sana. Pada Senin (9/9), mantan menteri pertahanan AS Jim Mattis mengatakan, protes antipemerintah Hong Kong bukan menjadi masalah internal China. Kemudian menyatakan AS harus menawarkan setidaknya dukungan moral kepada para demonstran.
Setelah tiga bulan kerusuhan, Lam pekan lalu mencabut Rancangan Undang-undang (RUU) ekstradisi kontroversial yang telah memicu protes. Akan tetapi langkah itu gagal menenangkan banyak demonstran.
"Eskalasi dan kelanjutan kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang. Itu hanya akan memperdalam konflik, kontradiksi, perpecahan, dan bahkan kebencian di masyarakat," kata Lam dalam konferensi pers.
Banyak protes yang awalnya damai dalam tiga bulan terakhir, telah berubah menjadi pertempuran antara polisi antihuru-hara dan aktivis. Hal ini menyebabkan sejumlah orang mengalami cedera dan sekitar 1.300 penangkapan.
Hong Kong kembali ke China pada 1997, di bawah formula satu negara dua sistem, yang menjamin kebebasan Kota. Banyak warga Hong Kong takut Beijing mengurangi otonomi Kota itu. China membantah tuduhan mencampuri urusan kota.
Lam mengatakan tindakan pemerintahnya, termasuk penarikan resmi RUU itu, tidak secara langsung menghentikan protes dan kekerasan ini. "Ini benar-benar mengekspresikan ketulusan saya untuk memulai dialog dengan orang-orang," kata Lam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
