REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berjanji akan memprioritaskan penyediaan perumahan dan lapangan kerja untuk masyarakatnya. Hal itu dia lakukan untuk meredam gelombang demonstrasi yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir.
Pernyataan tentang penyediaan lapangan kerja dan perumahan diumumkan Lam melalui akun Facebook pribadinya, Kamis (12/9) malam. Dia mengatakan pemerintahannya akan meningkatkan pasokan perumahan dengan lebih banyak kebijakan diumumkan.
Hong Kong memang memiliki beberapa real estat termahal di dunia. Namun, banyak pemuda di sana mengklaim kebijakan perumahan kota tidak adil dan hanya berpihak pada orang kelas atas.
Mereka yang berpenghasilan pas-pasan harus tinggal bersama orang tua atau menyewa apartemen berukuran sangat kecil dengan harga selangit. Janji Lam menyediakan rumah dan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya muncul ketika para aktivis di sana merencanakan aksi demonstrasi lanjutan.
Mereka akan berkumpul di luar konsulat Inggris untuk menuntut China menghormati Deklarasi Bersama China-Inggris yang ditandatangani pada 1984 dan diterapkan pada 1997. Gelombang demonstrasi di Hong Kong selama tiga bulan terakhir terjadi setelah adanya pengenalan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi.
Masyarakat menganggap RUU tersebut merupakan ancaman terhadap independensi proses peradilan di Hong Kong. Sebab bila diratifikasi, RUU itu memungkinkan otoritas Hong Kong mengekstradisi pelaku kejahatan atau kriminal ke China daratan. Mereka menilai RUU itu dapat merusak independensi hukum Hong Kong.
Selain itu, para demonstran menilai proses peradilan di China tak independen dan perlindungan hak asasi manusianya dianggap tak dijamin. Oleh sebab itu mereka menyerukan RUU ekstradisi dicabut sepenuhnya.
Karena keadaan dan situasi mulai tak terkendali, pada awal September lalu Lam akhirnya memutuskan menarik RUU tersebut. "Pemerintah akan secara resmi menarik RUU (ekstradisi) untuk menghilangkan kekhawatiran publik," kata Lam dalam pidatonya yang disiarkan stasiun televisi di sana.
Dia mengatakan prioritas pemerintahannya saat ini adalah mengakhiri kekerasan, menjaga supremasi hukum, dan memulihkan ketertiban serta keamanan di masyarakat. "Karena itu pemerintah harus menegakkan hukum secara ketat terhadap semua kekerasan dan tindakan ilegal," ucapnya.
Dia tak menampik gelombang demonstrasi selama sekitar tiga bulan terakhir menimbulkan dampak serius bagi Hong Kong. "Kekerasan yang berkepanjangan merusak fondasi masyarakat kita, terutama aturan hukum," ujar Lam.
Kendati demikian, dia tetap akan mengajak kelompok-kelompok yang telah berpartisipasi dalam demonstrasi untuk berdialog. Lam pun akan mengundang tokoh masyarakat, kalangan profesional serta akademisi guna mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat dan meminta saran atau usulan mereka sebagai bahan solusi.
"Mari kita ganti konflik dengan percakapan, dan mari kita cari solusi," kata Lam. Namun dia mengisyaratkan aksi kekerasan yang dilakukan para demonstran harus dihentikan sebelum dialog dimulai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
