REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Stasiun, lalu lintas metro, dan toko-toko di Hong Kong telah kembali buka, Senin (30/9). Kondisi mereda setelah akhir pekan yang kacau ketika unjuk rasa kembali memanas dan polisi menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru karet.
Pengunjuk rasa membakar dan melemparkan bom molotov di luar kantor pemerintah dan di seluruh distrik pusat kemarin. Kondisi ini membuat suasana kota kembali kacau dan menutup akses transportasi publik.
Dikutip dari Aljazirah, banyak orang turun ke jalanan. Mereka membuat coretan-coretan di toko dan gedung di Hong Kong. Jendela-jendela di sejumlah gedung pemerintah hancur dan bagian-bagian trotoar rusak.
Sebagian besar toko, restoran, dan kafe yang berada sepanjang kawasan pusat bisnis utama ke daerah wisata yang ramai di Causeway Bay tutup, Ahad (29/9) pagi waktu setempat. Penutupan berjalan selama polisi dan demonstran saling berhadapan dalam bentrokan keras yang terjadi hingga malam.
Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan, seorang perwira harus menembakkan tembakan peringatan untuk keselamatan unitnya sendiri setelah mereka dikepung dan diserang oleh sekelompok besar pengunjuk rasa. Wilayah ini semakin tegang menjelang peringatan 70 tahun berdirinya China pada 1 Oktober.
Pihak berwenang ingin menghindari kondisi-kondisi yang dapat mempermalukan pemerintah pusat di China dan para aktivis yang merencanakan protes massa. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam berusaha fokus mengatasi kerusuhan.
Dia akan berangkat ke Beijing pada Senin untuk merayakan ulang tahun China. Lam telah mengirim undangan pada upacara pengibaran bendera dan perayaan Hari Nasional di Pusat Konvensi dan Pameran di Wan Chai, Selasa (1/10).
Menyambut pengumuman tersebut, serangkaian serangan sedang direncanakan oleh pengunjuk rasa. Mereka bersiap melakukan demonstrasi kembali di seluruh kota pada Selasa.
Para pengunjuk rasa marah tentang campur tangan China dalam urusan Hong Kong, meskipun telah ada perjanjian otonomi ketika pemerintahan Inggris berakhir pada 1997. Pemicu protes tersebut adalah undang-undang yang akan memungkinkan warga Hong Kong dikirim ke China daratan untuk diadili.
Rancangan tersebut pun telah dibatalkan. Protes sejak itu meluas menjadi seruan untuk hak pilih universal dan penyelidikan atas dugaan kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
