REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Hampir setengah dari populasi Hong Kong mempertimbangkan emigrasi menyusul kerusuhan yang terjadi selama empat bulan. Salah seorang warga Hong Kong bernama Emily (25 tahun), secara aktif mencari cara untuk pindah ke negara lain dalam dua tahun ke depan, termasuk Inggris dan AS.
"Saya akan punya anak suatu hari. Saya tidak ingin mereka tinggal di negara polisi di mana mereka tidak bisa bebas mengekspresikan pendapat mereka," kata Emily dilansir di CNN, Selasa (8/10).
Protes disebabkan oleh RUU ekstradisi yang dikhawatirkan dapat membuat setiap warga Hong Kong dapat dituntut oleh China. Meskipun RUU itu ditangguhkan setelah protes massal dan pemerintah sejak itu mengumumkan membatalkannya, kerusuhan terus mengguncang kesediaan orang untuk tetap tinggal di kota tersebut.
Penelitian oleh You Gov pada Juli menemukan, dari mereka yang disurvei, dua dari tiga yang ingin pergi dari Hong Kong berusia antara 18 dan 34. Setengah dari mereka yang ingin pergi bergelar sarjana.
Para profesional muda kota menyatakan ingin segera pindah. Survei You Gov menemukan seperempat dari mereka yang ingin bermigrasi cenderung melakukannya dalam tiga tahun ke depan.
Data pemerintah yang diberikan kepada CNN menunjukkan jumlah aplikasi untuk sertifikat yang diperlukan bagi warga Hong Kong yang mengajukan visa ke luar negeri naik lebih dari 50 persen dari Mei hingga Agustus tahun ini. Menurut Kepala Imigrasi di agen migrasi L&K Holdings Athena Law, jumlah pengajuan telah meningkat 200 persen sejak Juni. Banyak pengajuan berasal dari orang-orang berusia 20-an.
"Peningkatan (ini) terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Banyak klien kami menyatakan keprihatinan atas kerusuhan sosial," kata Law.
Agen migrasi lain, John Hu, mengatakan pertanyaan mengenai emigrasi telah meningkat 300 persen sejak Juni, dan bukan hanya anak muda yang ingin pergi. "Orang-orang berusia 30-an dan keluarga muda juga tertarik memulai kehidupan baru di luar negeri," kata Hu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
