REPUBLIKA.CO.ID, OSLO — Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali memenangkan Nobel Perdamaian atas jasanya melakukan upaya perdamaian untuk mengakhiri permusuhan dengan Eritrea selama dua dekade. Penghargaan tersebut diberikan pada Jumat (11/10) di Ibu Kota Oslo, Norwegia.
Meski pemimpin yang baru berusia 43 tahun itu masih menghadapi tantangan besar di Ethiopia, namun ia berjanji untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi dalam dua tahun, sejak jabatannya dimulai pada 2018. Ahmed berjanji untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi warga miskin di negara Afrika itu dan memulihkan hubungan dengan Eritrea yang telah dibekukan, sejak perang di perbatasan pada 1998 hingga 2000.
“Saya merasa sangat rendah hati dan senang. Ini adalah hadiah yang diberikan kepada Afrika, kepada Ethiopia,” ujar Ahmed dalam sebuah pernyataan setelah menerima Nobel Perdamaian.
Komite Nobel mengatakan Ahmed telah memenangkan penghargaan bergengsi atas upaya untuk mencapai perdamaian dan kerja sama internasional. Secara khusus, pria kelahiran 15 Agustus 1976 ini dianggap berjasa atas inisiatif yang membuat konflik perbatasan dengan negara tetangga Ethiopia, Eritrea berakhir.
“Saya sering mengatakan bahwa angin harapan semakin kuat di Afrika dan Ahmed adalah salah satu alasan utama, dengan visinya dalam membantu Ethiopia dan Eritrea mencapai pemulihan hubungan bersejarah,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah komentar.
Kabar penghargaan Nobel yang diterima Ahmed telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Ethiopia sendiri. Warga di Ibu Kota Addis Ababa juga terlihat menyampaikan pesan selamat atas hal itu. Seperti diantaranya Bisrat Hadte yang berprofesi sebagai pengusaha. Pria berusia 45 tahun itu juga mengatakan bahwa Ahmed masih memilii banyak hal yang harus dilakukan, yakni meningkatkan taraf kehidupan dari orang-ornag di negara itu.
“Perdana Menteri harus bekerja untuk meningkatkan ekonomi dan menekan biaya hidup," ujar Hadte.
Dan Smith, kepala dari Stockholm International Peace Research Institute mengatakan bahwa keputusan dari Komite Nobel untuk memberikan penghargaan kepada Ahmed dirancang untuk mendorong proses perdamaian. Seperti yang dilakukan pada 1994, di mana Nobel Perdamaian diberikan kepada pemimpin Palestina dan Israel serta pada 1993, di mana hadian ini ditujukan untuk memaajukan rekonsiliasi Afrika Selatan.
"Ini adalah kasus yang menginginkan intervensi konstruktif dalam proses perdamaian untuk memberikan pengaruh dan dorongan," ujar Smith.
Saat ini, tantangan terbesar Ahmed adalah untuk masalah internal di Ethiopia. Terdapat kemungkinan bahwa kekerasan jangka panjang masih dapat terus terjadi, hingga masalah tiga juta orang di negara itu yang terlantar.
Ahmed secara resmi menjabat pada April 2018, pasca-pengunduran diri Hailemariam Desalegn setelah tiga tahun terjadi protes anti-pemerintah yang keras di Ethiopia. Koalisi yang berkuasa di negara itu juga sudah mulai membuat langkah-langkah perdamaian, termasuk membebaskan banyak tahanan politik. Namun, Ahmed tetap ingin mempercepat reformasi.
Pemerintah Ethiopia di bawah kepemimpinan Ahmed telah berjanji untuk meliberalisasi birokrasi, serta ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Banyak partai politik yang telah dilarang dan memberhentikan atau menangkap banyak pejabat senior yang dituduh melakukan korupsi, penyiksaan atau pembunuhan.
Karena itu, Ahmed menghadapi tantangan dari elemen-elemen dalam koalisi yang berkuasa yang merasa tidak berdaya dan dari partai-partai baru yang berbasis etnis. Melonggarnya kebebasan politik di Ethiopia juga berarti akan lebih banyak pengaruh dan memungkinkan konflik etnis di seluruh wilayah negara terjadi.
Pada Juni lalu, seorang pemimpin milisi di Ethiopia membunuh kepa negara bagian Amhara dan pejabat tinggi lainnya di wilayah itu. Hal itu disebut oleh pemerintah sebagai upaya kudeta regional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika