REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki mengisyaratkan siap merespons dan membalas sanksi yang berpotensi diterapkan Amerika Serikat (AS) sebagai dampak dari operasi militer mereka di Suriah. Ancaman sanksi tidak akan menghentikan operasi tersebut.
“Turki bertempur dengan organisasi teroris yang menciptakan ancaman bagi keamanan nasionalnya. Tidak seorang pun boleh meragukan bahwa kita akan membalas langkah apa pun yang akan diambil melawan hal ini,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan pada Jumat (11/10).
Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin mengatakan Presiden AS Trump siap menandatangani perintah eksekutif untuk menyetujui otoritas sanksi baru yang sangat signifikan terhadap Turki. Namun Pemerintah AS belum mengaktifkan langkah-langkah tersebut.
“Ini adalah sanksi yang sangat kuat. Kami berharap tidak harus menggunakannya, tapi kami dapat mematikan ekonomi Turki jika perlu,” ujar Mnuchin kepada awak media di Gedung Putih pada Jumat, seperti dilansir Reuters.
Menurut dia, Trump terus memantau perkembangan situasi di Suriah. “Presiden prihatin dengan serangan militer yang sedang berlangsung dan potensi penargetan warga sipil, infrastruktur sipil, etnis, atau agama minoritas,” ucapnya.
Turki mulai melancarkan operasi militer di Suriah timur laut pada Rabu malam. Mereka ingin menumpas pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dan Partai Persatuan Demokratik Suriah (PYD). Ankara memandang YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
PKK adalah kelompok bersenjata Kurdi yang telah melancarkan pemberontakan di Turki tenggara selama lebih dari tiga dekade. Turki telah melabeli YPG dan PKK sebagai kelompok teroris.
Turki juga membidik Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi. SDF diketahui merupakan sekutu utama AS dalam memerangi ISIS di Suriah. Kerja sama antara keduanya berhasil membenamkan kekuasaan ISIS di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika