REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Polisi mengatakan protes kekerasan pro-demokrasi di Hong Kong telah meningkat ke tingkat yang mengancam jiwa. Pernyataan ini terucap setelah sebuah bom kecil meledak dan seorang petugas polisi dilukai dengan senjata tajam di bagian leher dalam bentrokan.
"Kekerasan terhadap polisi telah mencapai tingkat yang mengancam jiwa. Mereka bukan pengunjuk rasa, mereka adalah perusuh dan penjahat. Apa pun alasan mereka berjuang, itu tidak pernah membenarkan kekerasan semacam itu," kata Wakil Komisaris Polisi Tang Ping-keung, Senin (14/10).
Laporan The Guardian menyatakan, demonstrasi yang berawal damai menjadi kacau, Ahad (13/10). Bentrokan antara pemrotes dan polisi di pusat perbelanjaan dan di jalanan terus terjadi. Aktivis berpakaian hitam melemparkan 20 bom bensin di satu kantor polisi, sementara yang lain menghancurkan toko-toko dan stasiun metro.
Menurut polisi, sebuah alat peledak serupa dengan yang digunakan dalam serangan teroris digunakan untuk menyerang. Ledakan terjadi ketika sebuah mobil polisi melaju saat para petugas membersihkan penghalang jalan pada Ahad malam. Seorang petugas juga lehernya disayat oleh pengunjuk rasa.
Hong Kong diguncang protes selama empat bulan terakhir. Kerusuhan telah menjerumuskan kota itu ke dalam krisis terburuk sejak Inggris menyerahkan wilayah itu ke China pada 1997. Kekacauan di Hong Kong merupakan tantangan populer terbesar bagi presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012.
Xi mengatakan, segala upaya memecah-belah China akan hancur. "Siapa pun yang mencoba memecah Cina di bagian mana pun di negara itu akan berakhir dengan tubuh yang hancur dan tulang yang remuk," katanya dalam pertemuan dengan para pemimpin selama kunjungan ke Nepal pada Ahad, menurut lembaga penyiaran negara China, CCTV.
China menolak permintaan pengunjuk rasa dan menekankan komitmennya pada formula "satu negara, dua sistem". Beijing pun juga menuduh negara-negara Barat menimbulkan masalah di Hong Kong.
Protes bermula dari tuntutan pembatalan rencana peraturan yang memungkinkan ekstradisi tersangka dari Hong Kong ke China dan pengadilan yang dikendalikan partai Komunis. Upaya tersebut pun berhasil dibatalkan dengan unjuk rasa dari berbagai kalangan di Hong Kong.
Namun, tuntutan pun semakin meluas menjadi gerakan pro-demokrasi dan menjadi saluran kemarahan terhadap ketimpangan sosial di kota. Kekerasan oleh aktivis pun telah meningkat, memicu perdebatan di kalangan pemrotes tentang taktik yang ingin digunakan.
"Kekerasan selalu tidak diinginkan, tetapi dalam kasus Hong Kong, kami tidak punya pilihan lain. Pada Juni, dua juta turun ke jalan dan berdemonstrasi dengan damai, tetapi, pemerintah menunjukkan pengabaian sepenuhnya terhadap opini publik. Peningkatan kekerasan tidak bisa dihindari," kata Jackson Chan yang ikut unjuk rasa secara reguler.
Para pemrotes memiliki lima tuntutan utama, yang meliputi hak pilih universal dan penyelidikan independen terhadap kebrutalan polisi. Para pengunjuk rasa meneriakkan "perjuangan untuk kebebasan, perjuangan untuk Hong Kong", dan menyerukan dukungan internasional dalam perjuangan untuk demokrasi.
Seorang pembicara dari demonstran meminta para senator Amerika Serikat untuk memilih usulan tindakan hak asasi manusia dan demokrasi Hong Kong 2019. Cara itu akan menjadi senjata paling ampuh untuk mendukung pergerakan.
"Kami lelah dan takut, banyak dari kami telah ditahan dan disiksa. Kami percaya bantuan internasional akan datang suatu hari," kata pembicara utama bernama Ishak.
Polisi telah menembakkan ribuan gas air mata dan peluru karet ke pengunjuk rasa pelempar bom dan bensin. Lebih dari 2.300 orang ditangkap sejak Juni, banyak dari mereka adalah remaja.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam akan menyampaikan pidato kebijakan tahunannya pada Rabu di tengah tekanan untuk mengembalikan kepercayaan pada pemerintah. Hong Kong juga menghadapi resesi pertamanya dalam satu dekade karena protes dengan sektor pariwisata dan ritel paling terpukul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
