Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya membantah jika bantuan luar negeri yang akan diberikan ke sejumlah negara bermuatan politis.
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Indonesia (LDKPI), atau 'Indonesian Aid', telah diresmikan oleh Jusuf Kalla di hari terkahirnya menjabat sebagai Wakil Presiden, pekan lalu (18/10).
Banyak pihak yang mempertanyakan motif Indonesia dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara lain, khususnya di kawasan Pasifik.
Di Australia misalnya, sejumlah media dan pakar berpendapat sebaiknya Indonesia lebih fokus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri.
Terlebih, saat ini Indonesia masih menjadi negara terbesar kedua penerima dana bantuan Australia, setelah Papua Nugini.
Lembaga penyiaran publik di Selandia Baru, Radio New Zealand, melaporkan negara di kawasan Pasifik yang menerima bantuan Indonesia adalah Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu dan Kiribiati.
Dalam pertemuan Pacific Island Forum, Agustus 2019 lalu, para pemimpin kawasan Pasifik yang hadir setuju mengakui Papua sebagai bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Tapi masalah pelanggaran hak asasi, penyiksaan dan kekerasan militer dan polisi di Papua dan Papua Barat tetap menjadi sorotan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh satu tokoh Papua Merdeka, Benny Wenda dan membuat pemerintah Indonesia tidak senang karena dimasukkannya isu Papua dalam forum tersebut.
Karenanya, banyak pihak yang menganggap bantuan yang diberikan oleh Indonesia adalah untuk mempengaruhi pandangan negara-negara di Pasifik soal orang Papua asli, yang selama ini dianggap sama-sama suku Melanesia.
Veronica Koman, aktivis yang telah menjadi tersangka dan kini tinggal di Australia, misalnya, mengatakan adanya kemungkinan dana bantuan Indonesia diberikan untuk meredam suara-suara dukungan Papua dari negara-negara Pasifik.
Tapi kepada ABC Indonesia, Dubes Tantowi Yahya mengatakan banyak pihak dan media asing yang "seakan sengaja" meragukan niat tulus Indonesia.
Ia menjelaskan bantuan yang diberikan Indonesia lebih bersifat kemanusiaan untuk membantu penangangan bencana yang bersifat segera.
"Janganlah niat kami selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu," tegas Tantowi Yahya kepada ABC Indonesia.
Menurutnya bantuan luar negeri dari Indonesia sesuai dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni "diplomasi tangan di atas".
"Bantuan luar negeri RI dapat membangun solidaritas yang erat kepada negara berkembang lain, terutama yang terkena bencana alam."
Saat ditanya mengapa Indonesia memberikan bantuan padahal masih menerima utang dan bantuan dari negara lain, Tantowi menjawab "tidak ada yang salah dari itu".
Ia mengatakan dalam kehidupan sehari-hari pun, kita meminjam uang tapi di saat yang sama memberikan uang kepada orang lain.
"Punya utang bukan berarti kita boleh membantu negara lain yang sedang membutuhkan," katanya.
Bulan Juli lalu, Indonesia menggelar pameran 'Indonesian Pacific Expo' di Auckland, Selandia Baru, yang juga dianggap banyak pengamat sebagai upaya Jakarta untuk membentuk persekutuan dengan negara-negara Pasifik.
Tapi Tantowi Yahya mengatakan pameran tersebut justru bertujuan untuk "membawa keuntungan ekonomi ke kawasan Pasifik lewat perdagangan dan pariwisata".
Program LDKPI melibatkan empat kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas.
Saat ini dana yang dialokasikan untuk diberikan ke negara-negara lain adalah sebesar Rp 2,5 triliun dan diharapkan dapat bertambah hingga Rp 10 triliun di akhir 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika