REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jan Kubis menyoroti pengumuman pengunduran diri Perdana Menteri Saad Al-Hariri. Koordinator Khusus itu mendesak pemerintah agar bertindak secara tegas dan segera untuk membentuk pemerintah, dalam norma undang-undang dasar, pemerintah baru yang menanggapi aspirasi rakyat dan bisa meraih kepercayaan mereka.
Kantor berita resmi Lebanon, NNA melaporkan pemerintah baru tersebut, kata Jan Kubis, harus bisa menyediakan keamanan, ketenangan, dan ketertiban hukum. Pemerintah baru juga harus mewujudkan serta melaksanakan perubahan dan pembaruan yang mendalam, dan menghentikan kemerosotan ekonomi. Selain itu, pemerintah baru harus mengembalikan negeri itu ke jalur pemulihan, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan yang mengikutkan semua pihak, dan kestabilan, serta memelihara persatuan Lebanon dan rakyatnya.
Sementara itu, ia mendesak pemerintah agar memelihara kestabilan negara dan semua lembaganya serta memastikan pemerintah bisa berfungsi secara mulus. Ia menyeru semua pemimpin, dan kekuatan politik agar menahan diri dari retorika dan tindakan yang dapat mengobarkan ketegangan dan menyulut bentrokan serta kerusuhan, kepada semua rakyat Lebanon agar memelihara ketenangan dan menahan diri.
Koordinator Khusus tersebut mendesak pasukan keamanan yang sah agar memelihara hukum, ketenangan, dan keamanan. Pasukan keamanan juga perlu melakukan tindakan terhadap mereka yang menghasut kerusuhan, tak peduli afiliasi partai mereka, dan melindungi warga sipil yang berdemonstrasi.
Ia mengingatkan semua partai politik bahwa mereka memikul tanggung jawab penuh atas perilaku dan tindakan pendukung mereka dan mengendalikan mereka. Hal itu terutama jika mereka menyulut bentrokan dengan pemrotes damai atau pasukan keamanan. PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Lebanon, kemerdekaan politiknya, kestabilan, keamanan, persatuan dan keutuhan wilayahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
