REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan 105 juta dolar AS dalam dana bantuan keamanan untuk Lebanon. Hal ini dilakukan dua hari setelah kepututsan pengunduran Perdana Menteri Saad al-Hariri.
Dua pejabat AS yang tidak ingin disebutkan jati dirnya mengatakan, Departemen Luar Negeri AS menyampaikan kepada Kongres kantor anggaran Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional telah memutuskkan menahan bantuan militer asing. Meski begitu, Departemen Luar Negeri tidak memberikan alasan bagi Kongres untuk keputusan itu.
Deplu sendiri menolak memberikan komentar. Pemerintah AS meminta persetujuan dana bantuan keamanan untuk Lebanon pada Mei lalu. Sebab, menurut mereka penting bagi Lebanon untuk dapat melindungi perbatasannya.
Washington juga berulang kali menyatakan keprihatinan atas peran Hizbullah di pemerintahan Lebanon. Hizbulah merupakan kelompok bersenjata Syiah ynag didukung Iran dan terdaftar sebagai organisasi teroris oleh AS.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak para pemimpin politik Lebanon untuk membantu membentuk pemerintahan baru yang responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. Dia juga menyerukan diakhirinya korupsi endemik di negara itu.
Seorang pejabat AS mengatakan, dia yakin bantuan keamanan AS diperlukan bagi Lebanon, sebab negara itu berjuang dengan ketidakstabilan tidak hanya di dalam pemerintahannya sendiri. Namun, juga di wilayah yang bergejolak dan menampung ribuan pengungsi dari perang saudara di negara tetangga di Suriah.
Pejabat itu mengatakan sangat penting untuk memperkuat militer Lebanon. Menurutnya, menarik bantuan dari Lebanon dapat membuka jalan bagi Rusia untuk bergerak masuk. Rusia pun telah memperluas pengaruhnya di Suriah sejak Trump mengumumkan menarik pasukan AS dari bagian timur laut Suriah.
Lebanon telah berdebat dengan para donor asing mengenai bantuan internasional selama berbulan-bulan. Sebelum mengundurkan diri, Hariri gagal meyakinkan donor asing untuk melepaskan 11 miliar dolar AS bantuan yang dijanjikan pada konferensi Paris tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika