REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pemerintah Filipina akan menyusun rancangan lengkap mengenai rencana pengembangan program energi nuklir yang akan diserahkan ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
"Kami siap bertemu dengan IAEA pada bulan depan guna membahas kolaborasi selanjutnya," kata Menteri Energi Alfonso Cusi setelah menerima hasil tinjauan IAEA terkait infrastruktur yang dibutuhkan Filipina untuk mengembangkan program nuklir.
Menurut Cusi, pemerintah Filipina masih memasuki tahap awal pengembangan program nuklir. Hal itu karena pihak tersebut harus menyusun rencana aksi yang akan dipresentasikan di hadapan IAEA.
"Badan Atom Internasional akan memeriksa laporan dan rencana aksi kami," ujar Cusi.
Departemen Energi Filipina telah mengkaji kemungkinan penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber energi, meskipun rencana itu menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, bagi sebagian pihak penggunaan nuklir berisiko tinggi terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.
Walaupun demikian, Departemen Energi telah merancang instruksi yang masih menunggu untuk diteken Presiden Rodrigo Duterte. Rancangan instruksi itu akan memandu penyusunan peraturan di tingkat nasional yang akan mendukung program nuklir Filipina.
Duterte mengatakan isu keamanan akan menjadi faktor utama yang dia pertimbangkan sebelum mengizinkan penggunaan nuklir di Filipina.
Cusi berkata saat ini Duterte "ingin mempelajari lebih jauh" mengenai penggunaan nuklir.
Sejumlah pihak meyakini nuklir dapat menjadi solusi masalah krisis pasokan energi dan tingginya biaya listrik yang saat ini dihadapi Duterte. Akan tetapi, Cusi mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan solusi alternatif lain.
"Kami mempelajari semua sumber energi yang tersedia. Pemerintah juga mengkaji hidrogen," kata Cusi. Ia menambahkan saat ini Filipina membutuhkan pasokan energi tambahan dan akan berupaya mendapatkannya dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Para pendukung Cusi mengatakan penggunaan nuklir dapat membuat biaya listrik menurun karena ongkos bahan bakarnya rendah. Sementara bagi kalangan oposisi, banyak masalah yang mengikuti penggunaan nuklir sebagai sumber energi, di antaranya tingkat keamanan impor uranium, tingginya tingkat limbah, dan besarnya biaya pemulihan ekosistem, juga isu keamanan.
Apabila Pemerintah Filipina menyetujui penggunaan nuklir, negara itu kemungkinan akan membuat sarana pembangkit baru atau merenovasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan yang telah dibangun pada 1980an. Sarana pembangkit di Bataan lama tidak terpakai saat ada pergantian kepemimpinan di Filipina, diikuti dengan insiden bencana nuklir di Chernobyl.
Cusi mengatakan pemerintah berencana membangun fasilitas pembangkit skala kecil untuk memasok energi di pulau-pulau yang belum dimasuki listrik. Pemerintah Filipina belum lama ini menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan nuklir Rusia, Rosatom. Dalam nota kesepahaman itu, Rosatom akan membuat studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik nuklir di Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
