REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Twitter menyatakan akan memblokir iklan yang berkaitan dengan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) yang digelar 2020. Iklan itu termasuk referensi ke kandidat politik.

Twitter telah mengumumkan larangan ini sejak bulan lalu. Namun, tidak disebutkan rincian terkait kebijakan tersebut.

Pada Jumat (15/11), Twitter mendefisnisikan konten politik sebagai sesuati yang merujuk pada seorang kandidat, partai politik, pejabat pemerintah, surat suara, undang-undang atau hasil teradilan. Twitter akan menggunakan kombinasi teknologi dan sumber daya manusia untuk menegakkan kebijakan iklan ini.

Langkah ini dilakukan sebagai kampanye menolak iklan yang menyebarkan informasi palsu dan informasi yang dapat mempengaruhi pemilihan. Pemilihan presiden yang digelar November 2020 sudah memanas di tengah tekanan pada perusahaan media terkait berita bohong.

"Kami percaya jangkauan pesan politik harus diupayakan, bukan dibeli," ujar Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey saat dalam pengumuman Twitter. Larangan berlaku 22 November.

Sementara itu, Facebook Inc menyatakan tidak ingin menahan pidato politik, tetapi menolak panggilan dari beberapa politisi lain untuk mengikuti jejak Twitter. Mereka mengatakan tidak akan memeriksa iklan politik karena menyesat klaim di situsya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika