REPUBLIKA.CO.ID,MADRID -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan dunia harus menghentikan 'perang melawan alam'. Dia mengatakan harus ada itikad politik lebih besar guna memerangi perubahan iklim.
Hal iti dikatakannya pada malam pertemuan puncak iklim global, Ahad (1/12). Di seluruh dunia, cuaca ekstrem mulai dari kebakaran hutan sampai banjir berkaitan dengan pemanasan global buat manusia.
Hal ini menambah tekanan atas pertemuan puncak dua-pekan itu agar memperkokoh pelaksanaan Kesepakatan Paris 2015 mengenai pembatasan kenaikan temperatur.
"Perang kita melawan alam harus berhenti, dan kita mengetahui itu mungkin dilakukan," kata Guterres.
"Kita hanya harus berhenti menggali dan membor dan memanfaatkan kesempatan luas yang ditawarkan oleh energi terbarukan dan penyelesaian yang berlandaskan alam," kata dia.
Pengurangan buangan gas rumah kaca (yang kebanyakan dari pembakaran bahan bakar fosil) yang telah disepakati sejauh ini berdasarkan Kesepakatan Paris tidak cukup untuk membatasi kenaikan temperatur buat sasaran antara 1,5 dan dua Derajat Celsius (2,7-3,6 Derajat Fahrenheit) di atas tingkat pra-industri. Banyak negara bahkan tidak memenuhi komitmen itu, dan iktikad politik kurang.
Sementara itu Presiden AS Donald Trump mulai menarik Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris. Di sisi lain penggurunan hutan di lembah Amazon sebagai cadangan penting karbon bertambah cepat. Tak hanya itu, China kembali condong ke arah pembangunan lebih banyak pembangkit listrik yang bertenaga batu-bara.
Tujuh-puluh negara telah berkomitmen pada sasaran 'netralitas karbon' atau 'netralitas iklim' sampai 2050. Itu berarti mereka akan menyeimbangkan buangan gas rumah kaca, misalnya melalui teknologi penangkap karbon atau dengan penanaman pohon.
Tapi Guterres mengatakan janji itu tidak cukup. Pertemuan puncak iklim PBB tahun lalu di Polandia menghasilkan kerangka kerja karena melaporkan dan pemantauan janji buangan gas serta peningkatan rencana buat pengurangan lebih jauh. Tapi masalahnya tetap ada, tidak kurang dari satu pasal mengenai bagaimana menetapkan harga pada buangan, dan juga mengizinkan itu diperdagangkan.
"Saya bahkan tak ingin mempertimbangkan kemungkinan bahwa kita tidak setuju mengenai pasal 6," kata Guterres.
"Kita berada di sini untuk menyetujui panduan untuk melaksanakan pasal 6, untuk tidak menemukan alasan untuk tidak melakukan itu," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
