Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Komite DPR AS Ancam Panggil Paksa Pompeo

Rabu 15 Jan 2020 15:19 WIB

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih

Komite DPR AS mengancam akan panggil paksa Menlu Mike Pompeo. Ilustrasi.

Komite DPR AS mengancam akan panggil paksa Menlu Mike Pompeo. Ilustrasi.

Foto: AP Photo/Sait Serkan Gurbuz
Komite DPR AS mengancam akan panggil paksa Menlu Mike Pompeo

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat pada Selasa mengancam akan memanggil paksa Menteri Luar Negeri Mike Pompeo jika dirinya tak memberikan informasi soal kebijakan Iran dan perintah serangan Presiden Donald Trump. Perintah serangan Trump itu menewaskan komandan militer Iran.

"Jika Menteri Pompeo bersikap tak kooperatif dengan komite, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lainnya nanti, termasuk pemanggilan paksa," kata Perwakilan Partai Demokrat Eliot Engel dalam pembukaan sidang di mana Pompeo diundang untuk bersaksi namun tidak hadir.

Engel juga menyebutkan dirinya akan melayangkan surat kepada Pompeo dan Menteri Pertahanan Mike Esper pada Selasa, guna menggali informasi soal serangan yang terjadi di Irak. Komite yang dipimpin oleh Fraksi Demokrat tersebut pekan lalu mengatakan telah memanggil Pompeo untuk bersaksi.

Baca Juga

Anggota Kongres mendesak pemerintah Trump atas informasi lebih lanjut soal pembunuhan jenderal besar Iran Qasem Soleimani pada Januari ini.

Departemen Luar Negeri enggan berkomentar. Sementara itu, Pompeo sedang dalam perjalanan menuju Kalifornia.

Kritik terhadap pemerintah meningkat saat sejumlah pejabat secara bergantian memberikan pembenaran atas serangan tersebut. Trump menuai kontroversi dengan mencuit bahwa 'tidak begitu masalah' apakah Soleimani merupakan ancaman yang bakal terjadi.

Perwakilan Republik Mike McCau, menyebutkan riwayat keterlibatan Soleimani dalam permusuhan melawan kepentingan AS membenarkan serangan terhadapnya. Namun McCau menambahkan bahwa pemerintah dapat melakukan deklasifikasi informasi lainnya mengenai masalah itu.

DPR pada Kamis menegur presiden dengan mengesahkan sebuah resolusi yang akan menghentikan Trump melancarkan aksi militer lanjutan terhadap Iran. "Saya rasa pemerintah tidak berterus terang kepada negara atau Kongres," kata Engel saat membuka sidang.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA