REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Ribuan warga Palestina dan Yordania menggelar aksi protes untuk menentang pengumuman rencana perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS). Para pengunjuk rasa di Gaza, Ramallah, dan ibu kota Yordania, Amman memegang bendera Palestina dan meneriakkan penentangan terhadap rencana perdamaian yang dikenal sebagai "kesepakatan abad ini".
Anadolu Agency melaporkan, di Gaza, para pengunjuk rasa menyatakan kemarahan mereka dengan membakar bendera Israel dan foto-foto Presiden AS Donald Trump. Mereka juga membakar ban di jalan-jalan sebagai bentuk protes atas rencana perdamaian itu.
Sementara itu, di Tepi Barat aksi protes meletus di sejumlah wilayah. Sebagian besar terjadi di kota Ramallah, Qalqilya, dan Al Khalil. Aksi protes berubah menjadi bentrokan dengan pasukan Israel. Dilaporkan tidak ada korban luka dalam bentrokan itu.
Di ibu kota Yordania, Amman, ratusan warga menggelar aksi solidaritas di dekat Kedutaan Besar AS. Aksi protes berlangsung dengan pengamanan ketat.
Para pengunjuk rasa menuding Washington sebagai pendukung Israel yang kerap melakukan teror terhadap rakyat Palestina. Beberapa anggota parlemen Yordania tampak ikut berbaur dengan para pengunjuk rasa.
Rencana perdamaian yang diusulkan AS tidak memenuhi tuntutan Palestina yang paling mendasar yakni tercapainya perdamaian yang komprehensif dengan Israel, termasuk hak bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke kampung halaman mereka.
Para pemimpin Palestina mengatakan, mereka tidak diundang ke Washington untuk mendengarkan presentasi Trump tentang proposal perdamaian itu. Palestina bersikeras bahwa rencana perdamaian tidak akan terlaksana tanpa persetujuan mereka.
"Kami menolaknya, dan kami menuntut komunitas internasional untuk tidak menjadi mitra karena hal itu bertentangan dengan dasar-dasar hukum internasional dan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut. Ini hanya rencana untuk mengakhiri perjuangan Palestina," ujar Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Washington tidak bisa lagi dianggap sebagai mediator yang jujur. Hal itu karena, sebagian besar kebijakan Trump sangat memihak pada Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
