REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG — Pemerintah Korea Utara (Korut) melarang kedatangan diplomat asing baru di negara itu. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuknya virus corona yang telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai kondisi darurat global.
Pyongyang mengumumkan larangan tersebut dalam surat diplomatik kepada sejumlah kedutaan asing. Dengan demikian, tidak ada anggota korps maupun staf diplomatik yang baru memasuki Korut.
“Masuk dan keluar dari Korut dilarang untuk anggota korps diplomatik serta untuk staf baru,” ujar pemberitahuan dalam surat diplomatik Korut, yang diunggah Kedutaan Besar Rusia melalui akun jejaring sosial Twitter dan Facebook, dilansir VOA, Kamis (6/2).
Kedutaan Besar Rusia juga mencatat bahwa Korut memberlakukan karantina selama 15 hari terhadap personel diplomatik asing yang perlu memasuki negara terisolasi itu atas sejumlah alasan. Jika mereka meninggalkan karantina sebelum 15 hari, maka karantina ulang akan diberlakukan.
Dalam sebuah analisis, Ken Gause, direktur Adversary Analytics Program CNA menhatakan Korut telah mengambil langkah intensif untuk menghentikan penularan virus corona jenis baru ke negara itu. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan sistem medis di sana belum mampu untuk menangani wabah yang datang pertama kali dari Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut.
“Kecenderungan mereka adalah untuk menekan dan menutup negara. Kepemimpinan Korut tahu bahwa jika infeksi masuk ke dalam negara itu, maka akan sulit untuk dihentikan,” kata Gause.
Menurut kantor berita Rusia, Tass, Korut juga telah memberlakukan karantina terhadap diplomat dan staf organisasi internasional yang bekerja di negara itu. Korut membatasi pergerakan di gedung kedutaan dan kompleks tempat tinggal mereka.
Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu juga melarang orang asing berada di hotel dan restoran. Sejumlah langkah baru untuk mencegah virus corona datang setelah Korut menutup sementara perbatasannya dengan China mulai 22 Januari dan menangguhkan operasi di jalur udara, maupun darat. Tidak ada kereta yang datang dari dan menuju ke Negeri Tirai Bambu.
Hingga saat ini belum ada kasus virus corona yang dilaporkan ada di Korut. Menurut Gause, negara-negara otokratis cenderung memiliki infrastruktur medis yang buruk dan langkah pembatasan ekstra yang dilakukan Korut menjadi pilihan uyama.
Kantor berita Korut KCNA mengatakan pemerintah telah mendirikan markas darurat anti-epidemi di seluruh wilayah negara. Pejabat di sektor kesehatan publik juga meluncurkan kampanye untuk membangkitkan semua orang bekerja untuk mencegah virus corona.
“Saya pikir lebih mudah bagi rezim otokratis seperti Korut untuk mengambil langkah cepat dan ketat. Saya pikir upaya mereka menghadapi pandemi juga tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat (AS),” ujar Robert Manning, seorang rekan senior di Dewan Atlantik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
