REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang akan menunda target meningkatkan persentase perempuan sebagai pemimpin sebanyak 30 persen hingga satu dekade ke depan. Langkah tersebut diputuskan setelah gagal untuk memenuhi tenggat womenomics yang rencanakan pada tahun ini, demikian dilaporkan media nasional Jepang.
"Mencapai target dalam 2020 menjadi tidak mungkin, jika berbicara secara realistis," tulis surat kabar Mainichi dalam terbitan Jumat (26/6), mengutip ucapan sumber di pemerintahan tanpa menyertakan identitasnya.
Kebijakan yang disebut dengan istilah womenomics itu merupakan bagian dari kampanye Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pemberdayaan perempuan. Yakni dengan mendorong peran perempuan di dunia ekonomi dan politik.
Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia 2020, peringkat Jepang dalam kesetaraan gender global turun ke posisi 121 dari total 153 negara. Fakta tersebut merupakan kesenjangan terbesar di antara negara-negara maju lainnya.
Tercatat hanya 15 persen pos kepemimpinan dan jabatan senior diisi oleh perempuan, menurut laporan tersebut. Dari 19 menteri di kabinet Abe, terdapat dua menteri perempuan, serta hanya kurang dari 10 persen anggota parlemen perempuan menjabat di majelis rendah.
Target baru womenomics ditangguhkan setidaknya hingga 2030 selagi rencana kebijakan kesetaraan gender berjangka waktu lima tahun akan disetujui oleh kabinet Abe tahun ini, menurut Mainichi.
Menanggapi penundaan target tersebut, pakar tenaga kerja ekonomi dari Japan's Women University di Tokyo, Machiko Osawa, mengatakan ada kekurangan komitmen dari pemerintah. "Inilah buktinya."
Pejabat Biro Kesetaraan Gender menyebut para pakar tengah membahas rencana dasar kebijakan yang baru, namun dia tidak dapat memastikan kapan mereka akan tiba pada kesimpulan, dilansir dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
