REPUBLIKA.CO.ID, VIENNA -- PBB memperingatkan kepada dunia tentang risiko lonjakan perdagangan masker, sanitiser, dan produk medis di bawah standar, Rabu (8/7). Hal itu disebabkan karena permintaan yang tinggi karena pandemi virus corona tipe baru atau Covid-19 terhadap perdagangan tersebut.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan, kelompok kriminal terorganisasi, yang mengeksploitasi ketakutan dan ketidakpastian seputar virus menyediakan produk-produk tersebut untuk memenuhi lonjakan permintaan dan kesenjangan pasokan. UNODC memperkirakan para penjahat akan mengalihkan fokus mereka ke perdagangan terkait vaksin begitu satu dikembangkan. Penipuan serta serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis pun telah mengikuti penyebaran virus.
"Kesehatan dan nyawa berisiko dengan para penjahat yang mengeksploitasi krisis Covid-19 untuk menguangkan kecemasan publik dan meningkatnya permintaan untuk peralatan dan obat pelindung pribadi," kata Direktur Eksekutif UNODC Ghada Waly dalam sebuah pernyataan dikutip laman Channel News Asia, Rabu (8/7).
"Kelompok kejahatan terorganisir transnasional memanfaatkan celah dalam peraturan nasional dan pengawasan untuk menjajakan produk medis di bawah standar dan dipalsukan," ujarnya menambahkan.
Dia menguraikan, bahwa operasional Interpol yang terkoordinasi untuk menargetkan penjualan obat-obatan dan produk medis ilegal secara online dengan partisipasi 90 negara pada Maret, menyebabkan 121 penangkapan di seluruh dunia dan penyitaan masker wajah di bawah standar dan palsu, serta lebih dari 14 juta dolar AS produk farmasi berbahaya.
Dibandingkan dengan operasi pasar pada 2018 sebelumnya, Interpol melaporkan peningkatan sekitar 18 persen dalam penyitaan obat antivirus ilegal dan peningkatan lebih dari 100 persen dalam penyitaan chloroquine ilegal, obat anti-malaria yang digunakan untuk mengobati pasien Covid-19 di beberapa negara.
Oleh karena itu, UNODC menyerukan peningkatan kerja sama internasional, memperkuat kerangka kerja hukum, dan lebih banyak pelatihan bagi mereka yang bekerja di sektor produk medis. Menurut badan PBB itu, hanya pendekatan umum yang akan memungkinkan respons yang efektif.
"Kita perlu membantu negara meningkatkan kerja sama untuk menutup celah, membangun penegakan hukum dan kapasitas peradilan pidana, dan mendorong kesadaran publik untuk menjaga orang tetap aman," kata Waly.
Laporan UNODC, yang merupakan "penilaian awal", dibangun berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh badan tersebut dari tanggapan yang disampaikan oleh negara-negara anggota, kantor lapangannya sendiri dan analisis sumber terbuka, bukti resmi, media, dan laporan kelembagaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika