REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu mendesak Azerbaijan dan Armenia untuk segera mengakhiri bentrokan di wilayah Karabakh Atas, atau Nagorno-Karabakh.
Mengutuk penggunaan kekuatan dan kematian warga sipil, Guterres meminta semua pihak untuk segera menghentikan pertempuran, mengurangi ketegangan, dan kembali ke negosiasi tanpa penundaan.
Dia mengatakan akan berbicara melalui telepon dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengutuk tindak kekerasan tersebut dan meminta kedua negara untuk segera mengakhiri bentrokan.
"Amerika Serikat khawatir dengan laporan aksi militer skala besar di sepanjang Garis Kontak di zona konflik Nagorno-Karabakh yang telah menimbulkan korban jiwa yang signifikan, termasuk warga sipil. Kami menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarga korban yang tewas dan terluka," tulis pernyataan itu.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa Wakil Menteri Stephen Biegun menghubungi Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov dan Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan untuk mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan permusuhan.
Amerika Serikat yakin partisipasi dalam kekerasan yang meningkat oleh pihak luar akan sangat tidak membantu dan hanya memperburuk ketegangan regional.
“Kami mendesak kedua pihak untuk bekerja dengan Ketua Bersama Minsk Group untuk kembali ke negosiasi substantif secepat mungkin. Sebagai Ketua Bersama OSCE Minsk Group, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk membantu kedua pihak mencapai penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan," tambah pernyataan itu.
Bentrokan perbatasan meletus Minggu pagi setelah pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil dan posisi militer Azerbaijan.
Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan Armenia sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah hambatan terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan menambahkan bahwa Turki akan mendukung Azerbaijan dengan segala cara.
"Baku memiliki hak pertahanan diri untuk melindungi rakyat dan wilayahnya," tegas kementerian.
Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, atau wilayah Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.
Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan dari wilayah tersebut.
OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia dan AS - dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut, tetapi tidak berhasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika