REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang berencana untuk membuang limbah air terkontaminasi radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima ke laut. Berdasarkan laporan kantor berita Kyodo dan media lainnya pada Jumat (16/10), pengumuman resmi terkait hal tersebut akan menyusul dalam bulan ini.

Menteri Perindustrian Jepang, Hiroshi Kajiyama, menyebutkan, hingga kini belum ada keputusan yang diambil. Namun, pemerintah menargetkan untuk membuat keputusan secepatnya.

"Penonaktifan PLTN Fukushima Daiichi adalah dasar utama untuk memulihkan Fukushima dari bencana nuklir. Untuk menghindari penundaan dalam proses penonaktifan ini, kami perlu mengambil keputusan secepatnya," kata Kajiyama dalam pernyataan pers, dikutip reuters, Jumat.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) telah mengumpulkan lebih dari satu juta ton air terkontaminasi. Pengumpulan dilakukan sejak PLTN Fukushima Daiichi hancur akibat guncangan gempa disertai tsunami pada 2011 lalu.

Pertambahan air terkontaminasi di Fukushima menjadi halangan dalam proses pembersihan yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa dekade. Terlebih dengan adanya Olimpiade Tokyo tahun depan dan beberapa acara digelar sekitar 60 kilometer dari PLTN. Belum lagi, rencana pembuangan air terkontaminasi itu mungkin akan menimbulkan kemarahan dari para nelayan Jepang dan mencuatkan perhatian dari negara-negara tetangga.

Kementerian Perindustrian Jepang telah mendengar pendapat dari berbagai pihak sejak April, termasuk perwakilan industri perikanan. Sejumlah perwakilan mengunjungi Mneteri Kajiyama pada Kamis (15/10) dan menyatakan penolakan atas rencana tersebut.

Pekan lalu, perwakilan industri perikanan Jepang juga meminta pemerintah untuk tidak mengizinkan pembuangan air terkontaminasi ke laut. Hal itu akan merusak upaya bertahun-tahun terakhir untuk membangun kembali reputasi produk hasil laut mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika