REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- China dan Uni Eropa (UE) kemungkinan akan mencapai kesepakatan pada pekan ini. Pejabat Eropa menyatakan, hasil tersebut akan memberi perusahaan UE akses yang lebih baik ke pasar China, Senin (28/12).
"Pembicaraan akan segera selesai. Ini terlihat bagus. Hanya ada beberapa detail kecil yang tersisa yang perlu dituntaskan," kata seorang pejabat UE yang mengetahui pembicaraan itu.
Pembicaraan tentang kesepakatan investasi dimulai pada 2014, tetapi terhenti selama bertahun-tahun. Kondisi ini terjadi karena UE mengatakan China gagal memenuhi janji untuk mencabut pembatasan investasi meskipun berjanji untuk membuka ekonomi.
Namun, ketegangan dalam hubungan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina mungkin telah membantu mengubah posisi Beijing. Kondisi ini, menurut pejabat UE, menghasilkan kesepakatan antara Beijing dan Brussel. "Seperti keadaan sekarang, perjanjian politik antara UE dan China akan disegel pada Rabu," ujar pejabat UE.
Pejabat lain yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengatakan, berdasarkan kesepakatan itu China akan membuka sektor manufakturnya untuk perusahaan-perusahaan UE. Beijing pun akan menerima industri konstruksi, periklanan, transportasi udara, layanan maritim, telekomunikasi dan, sampai batas tertentu, komputasi awan.
"Kami mendapatkan akses pasar yang jauh lebih baik dan perlindungan investasi kami di China. Akses pasar yang lebih baik adalah sesuatu yang telah kami kerjakan selama bertahun-tahun, dan China telah membuat langkah besar menuju kami," kata seorang pejabat senior UE.
Menurut pejabat itu, duta besar pemerintah UE di Brussel membahas perjanjian tersebut pada Senin (28/12). Hasil dari pertemuan itu memperlihatkan tidak ada negara anggota yang memiliki masalah besar atas keputusan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan pada Selasa (29/12), bahwa pembicaraan dengan UE telah membuat kemajuan besar. China berharap kesepakatan dapat membuahkan hasil lebih awal dari tanggal yang ditetapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika