REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membuka kembali pasar asuransi kesehatan daring nasional, Kamis (28/1). Langkah ini menurutnya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh pendahulunya Donald Trump.
"Hari ini saya akan menandatangani dua perintah eksekutif, pada dasarnya cara terbaik untuk menggambarkannya, untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan Trump," kata Biden di Oval Office.
Dalam perintah eksekutif, menurut Gedung Putih, Biden memulihkan akses ke health.gov. Upaya ini memungkinkan warga Amerika untuk mendaftar asuransi melalui pengelolaan pemerintah dari 15 Februari hingga 15 Mei. Program ini biasanya dapat diakses hanya selama enam pekan setahun.
Presiden yang menjabat sejak pekan lalu itu juga mengarahkan agen federal untuk memeriksa kembali kebijakan era Trump seperti persyaratan kerja yang membuat lebih sulit bagi orang untuk memenuhi syarat untuk Medicaid. Program itu adalah asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah untuk orang miskin.
Selain itu, Biden juga membatalkan "Kebijakan Kota Meksiko". Aturan ini melarang pendanaan AS untuk organisasi nirlaba internasional yang menyediakan konseling aborsi.
Biden telah berjanji untuk menopang program yang dibuat di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau 2010 pada masa Presiden Barack Obama. Upaya ini dilakukan dengan alasan terjadi perubahan mendesak karena pandemi virus corona yang telah menewaskan lebih dari 430 ribu warga Amerika dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan.
Ketua House of Representatives Nancy Pelosi mengatakan tindakan Biden adalah tepat. "Adalah jalur kehidupan bagi jutaan keluarga Amerika dan tanda yang jelas bahwa bangsa kita sekarang memiliki kepemimpinan di Gedung Putih untuk membalikkan krisis ini," katanya.
Biden telah menjadikan perang melawan virus sebagai prioritas pada hari-hari pertamanya menjabat. Dia mengusulkan paket bantuan virus corona senilai 1,9 triliun dolar AS untuk individu dan bisnis di atas bantuan empat triliun dolar AS yang disetujui tahun lalu.
Senat dan House AS akan mulai melanjutkan rencana tersebut pekan depan, meski Partai Republik dan beberapa Demokrat telah menolaknya. Untuk mengatasi pro kontra, Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden telah melakukan panggilan dengan anggota parlemen tentang undang-undang tersebut dan mengatakan tidak ada niat untuk membagi rencana itu menjadi dua untuk memudahkan pengesahan.
Psaki juga mengatakan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan akan mengubah aturan. Aturan baru ini memungkinkan dokter dan perawat yang baru saja pensiun untuk memberikan vaksin virus corona kepada warga Amerika karena berusaha mempercepat peluncuran di seluruh negeri.
Partai Republik telah lama menentang Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang juga dikenal sebagai Obamacare. Mereka mengkritik biaya dan kualitas perawatan serta keterlibatan pemerintah yang luas dalam pasar perawatan kesehatan.
Pemerintahan Trump mengurangi pengeluaran pada program-program untuk membantu warga yang tidak diasuransikan mendaftar ke asuransi swasta bersubsidi federal di bawah Obamacare. Ini juga menggerakkan pengurangan biaya pengguna yang memberikan sebagian besar pendapatan pengelola.
Ikuti Whatsapp Channel Republika