REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis memutuskan tidak memberlakukan karantina wilayah (lockdown) skala nasional ketiga pada Jumat (29/1). Negara ini justru memerintahkan kontrol yang lebih ketat di wilayah perbatasannya.
“Kami tahu dampak yang parah (dari lockdown). Malam ini, melihat data beberapa hari terakhir, kami menganggap bahwa kami masih bisa memberi diri kami kesempatan untuk menghindarinya," kata Perdana Menteri Prancis Jean Castex dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu (30/1).
Castex mengungkapkan, mulai Ahad (31/1), semua kedatangan ke Prancis dari luar Uni Eropa bakal dilarang, kecuali untuk perjalanan penting. Sementara pengunjung dari negara anggota Uni Eropa harus menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR).
"Tugas kami adalah melakukan semua yang kami bisa untuk menghindari penguncian baru, beberapa hari mendatang akan sangat penting," kata Castex.
Kemudian di dalam Prancis, pusat perbelanjaan non-makanan dengan luas bangunan lebih dari 20 ribu meter persegi akan ditutup. Polisi pun bakal menindak tegas penyelenggaraan pesta dan pembukaan restoran secara ilegal. “Pelanggaran beberapa tidak akan diizinkan untuk merusak upaya semua,” ujar Castex.
Kurang dari sepekan lalu, penasihat ilmiah utama pemerintah tentang epidemi mengatakan Prancis mungkin perlu memberlakukan lockdown nasional ketiga pada liburan sekolah Februari mendatang. Selain karena peningkatan kasus dan kematian, pertimbangan lainnya adalah penyebaran varian baru SARS-Cov-2 penyebab Covid-19.
Pada Jumat, Prancis melaporkan 22.858 kasus baru Covid-19. Dengan demikian, negara tersebut telah mencatatkan 3,15 juta kasus. Sementara korban meninggal akibat terinfeksi virus melampaui 75 ribu jiwa.
Kementerian Kesehatan Prancis mengungkapkan, sejauh ini sebanyak 1,45 juta warga di sana telah divaksinasi. Namun kampanye vaksinasi melambat karena kurangnya pasokan dari perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
