Jumat 05 Feb 2021 18:01 WIB

RI-Malaysia Utus Menlu Bahas Gejolak Politik di Myanmar

Malaysia memandang Perkembangan politik di Myanmar merupakan langkah kemunduran.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Perdana Menteri  Malaysia Muhyiddin Yassin (kiri) menulis di buku tamu saat bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (5/2), di Jakarta, Indonesia. Muhyiddin melawat selama dua hari dalam kunjungan resmi untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.
Foto: EPA-EFE/AGUS SUPARTO/
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (kiri) menulis di buku tamu saat bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (5/2), di Jakarta, Indonesia. Muhyiddin melawat selama dua hari dalam kunjungan resmi untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sepakat mengutus kedua menteri luar negerinya untuk membahas masalah gejolak politik di Myanmar dengan negara-negara ASEAN.

“Kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan Chair ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar,” ujar Jokowi saat pernyataan pers usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2).

Jokowi mengaku prihatin atas gejolak politik yang tengah terjadi di Myanmar saat ini. Ia berharap perbedaan politik yang tengah terjadi dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, Presiden menekankan agar seluruh negara anggota ASEAN terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.

Sementara itu, PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi yang terjadi di Myanmar yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan. Malaysia memandang, perkembangan politik di Myanmar merupakan langkah kemunduran dalam proses demokrasi di negara tersebut.

“Seperti Indonesia, Myanmar juga memandang serius akan keadaan politik semasa di Myanmar yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut,” ujar PM Muhyiddin dalam pernyataan persnya bersama Presiden Jokowi.

Karena itu, ia juga berharap isu politik di Myanmar ini dapat dibahas bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement