Jumat 12 Feb 2021 13:26 WIB

Pendukung Suu Kyi: Junta Militer Butuh Sanksi Lebih Keras

AS telah menjatuhkan sanksi ke pejabat militer Myanmar.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah
 Para pengunjuk rasa memamerkan foto-foto pemimpin nasional Aung San Suu Kyi, dan meletakkan kaki mereka di atas gambar Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar Kamis (11/2). Kerumunan besar yang berdemonstrasi menentang pengambilalihan militer di Myanmar kembali menentang larangan protes.
Foto: AP
Para pengunjuk rasa memamerkan foto-foto pemimpin nasional Aung San Suu Kyi, dan meletakkan kaki mereka di atas gambar Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar Kamis (11/2). Kerumunan besar yang berdemonstrasi menentang pengambilalihan militer di Myanmar kembali menentang larangan protes.

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Para pendukung pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi menyerukan kepada dunia internasional agar memberikan sanksi lebih keras terhadap junta militer. Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menyambut baik sanksi yang diberikan AS, namun hal itu belumlah cukup.

"Kami mengharapkan lebih banyak tindakan daripada ini karena kami menderita setiap siang dan malam karena kudeta militer di sini di Myanmar. Kami mungkin membutuhkan lebih banyak hukuman dan tindakan terhadap penjabat presiden dan jenderal Myanmar," ujar salah satu pendukung Suu Kyi, Moe Thal (29 tahun).

Baca Juga

Kudeta dan penahanan Suu Kyi bersama dengan lebih dari 260 orang lainnya telah memicu demonstrasi besar-besaran yang diikuti oleh hampir semua kalangan di Myanmar. Pasukan keamanan telah melakukan serangkaian penangkapan dan menahan sejumlah demonstran. Satu diantaranya adalah dokter yang ikut ambil bagian dalam aksi protes.

Junta militer telah membebaskan hukuman kepada lebih dari 23 ribu tahanan pada Jumat (12/2). Junta militer mengatakan langkah tersebut konsisten dengan upaya mendirikan negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing meminta pegawai negeri kembali bekerja, dan mendesak orang-orang menghentikan pertemuan massal untuk menghindari penyebaran virus Corona.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement