REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Menteri Luar Negeri Myanmar dari militer, Wunna Maung Lwin, terbang ke Thailand pada Rabu (24/2). Naypyidaw sedang meningkatkan upaya untuk menyelesaikan krisis usai kudeta pada 1 Februari.

Menurut sumber Pemerintah Thailand, Wunna tiba untuk pembicaraan tentang upaya diplomatik oleh perhimpunan negara Asia Tenggara, Association of South East Asian Nations (ASEAN). Krisis tersebut telah kembali menempatkan Myanmar sebagai anggota bermasalah dari 10 negara ASEAN.

Indonesia telah memimpin dalam upaya mengarahkan jalan keluar dari krisis dengan bantuan sesama anggota ASEAN. Upaya ini berupaya melakukan pengawasan untuk memastikan para jenderal menepati janji  mengadakan pemilihan adil.

Militer belum memberikan kerangka waktu untuk pemilihan baru. Hanya saja mereka memberlakukan keadaan darurat satu tahun.

Upaya negara tetangga Myanmar untuk membantunya menyelesaikan krisis muncul seiring meningkatnya keprihatinan internasional. Negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) pada Selasa (23/2) mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap kelompok yang menentang kudeta.

Baca juga : Hillary Clinton Garap Thriller tentang Kekacauan Politik AS

"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Luar Negeri G7 dalam sebuah pernyataan.

Negara-negara Barat berusaha meningkatkan tekanan pada junta dengan peringatan Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi yang akan menargetkan bisnis yang dimiliki oleh tentara. Sedangkan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta lagi dan memperingatkan mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika