REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener,  meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengambil tindakan terhadap junta yang berkuasa. Desakan ini muncul setelah pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa yang terus menentang pasukan keamanan dalam demonstrasi menentang kudeta.

"Berapa banyak lagi yang bisa kita biarkan militer Myanmar lolos?" ujar Schraner Burgener dalam pertemuan tertutup dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada Jumat (5/3).

Menurut salinan sambutan Schraner Burgener, DK diminta untuk tegas dan koheren dalam memberi perhatian pada pasukan keamanan di Myanmar. Dia meminta lembaga itu  berdiri teguh bersama rakyat Myanmar untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas.

Pembunuhan pengunjuk rasa telah memicu kemarahan internasional. "Penggunaan kekerasan terhadap rakyat Myanmar harus dihentikan sekarang," kata Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dalam sebuah kicauan di Twitter. Dia menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya dan untuk pemulihan demokrasi.

Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya telah menjatuhkan sanksi terbatas pada junta. Penyelidik hak asasi manusia PBB yang independen di Myanmar, Thomas Andrews, telah menyerukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika