Kudeta militer terjadi di Myanmar setelah ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer, akibat pemilihan umum yang hasilnya disengketakan. Negara yang juga dikenal sebagai Burma itu sebelumnya berada di bawah kepemimpinan militer hingga reformasi demokrasi dimulai pada 2011.
Setelah penangkapan para pemimpin pemerintahan sipil, termasuk diantaranya pemimpin de facto sekaligus penasihat negara Aung San Suu Kyi, militer Myanmar mengatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Sengketa pemilihan dimulai setelah November 2020, di mana, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.
Kemenangan itu dinilai oleh militer terjadi karena kecurangan dan kemudian mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan atas hal ini. NLD telah menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintahan sipil yang ditangkap oleh militer. Sejumlah negara telah mengecam kudeta militer yang terjadi Myanmar.