REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Militer Myanmar mengancam pengunjuk rasa pro-demokrasi bahwa mereka akan ditembak di kepala atau di punggung jika melanjutkan demonstrasi. Ancaman ini dilontarkan menyusul peringatan Hari Angkatan Bersenjata yang diselenggarakan setiap tahun.
"Anda harus belajar dari tragedi kematian yang buruk sebelumnya bahwa Anda dapat terancam ditembak di kepala dan punggung," ujar pernyataan militer dalam sebuah siaran di saluran berita negara MRTV.
Junta Myanmar tidak ingin acara ulang tahun militer yang digelar di Naypyidaw pada Sabtu (28/3) terganggu oleh aksi protes. Sementara, para aktivis pro-demokrasi merencanakan untuk melanjutkan aksi demonstrasi. Aktivis terkemuka Ei Thinzar Maung mendesak pengunjuk rasa untuk turun ke jalan pada Sabtu (27/3).
“Waktunya telah tiba lagi untuk melawan penindasan militer,” tulisnya di Facebook.
Pada Jumat (26/3), protes antikudeta berlanjut di seluruh negeri. Para demonstran berkumpul di Kota Budalin di barat Mandalay sambil menyalakan lilin. Terdapat laporan bahwa militer menggerebek Rumah Sakit Thingangyun Sanpya dan menangkap pengunjuk rasa yang terluka di Yangon. Ada juga laporan tentang orang-orang yang menentang larangan militer untuk melakukan protes di Dala.
Pasukan keamanan menggunakan kekuatan maksimal untuk membubarkan demonstrasi yang menentang kudeta. Mereka menggunakan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam untuk membubarkan pengunjuk rasa. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan 328 orang telah tewas dan lebih dari 3.000 ditangkap sejak kudeta.
Junta pada Rabu (24/3) membebaskan ratusan orang yang ditangkap dalam aksi protes terhadap penggulingan pemerintahan terpilih Aung Sang Suu Kyi. Pihak berwenang tidak memberikan angka pasti jumlah tahanan yang dibebaskan. Namun, AAPP mengatakan, 628 orang dibebaskan setelah lebih dari 2.900 orang ditangkap sejak kudeta.
Junta militer menghadapi kecaman internasional karena melakukan kudeta yang menghentikan transisi Myanmar menuju demokrasi melambat. Selain itu, mereka dikecam karena melakukan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam kudeta dan penindasan terhadap para demonstran. Sementara itu, Departemen Keuangan AS memasukkan dua konglomerat yang dikendalikan oleh militer, yaitu Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Departemen Keuangan membekukan semua aset yang mereka miliki di Amerika Serikat. Militer mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika