REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Organisasi etnis bersenjata tertua di Myanmar, Persatuan Nasional Karen (KNU), menyerukan embargo senjata bagi Tatmadaw, militer negara itu, karena menyerang target sipil berulang kali.
Serangan-serangan itu memaksa lebih dari 12.000 orang etnis Karen melarikan diri dari rumah mereka di desa-desa di Distrik Papun di Negara Bagian Karen dan Distrik Nyaunglebin Wilayah Bago antara 27-31 Maret. KNU mengatakan pihaknya mengutuk keras serangan udara militer yang menargetkan warga sipil.
Pembunuhan tidak manusiawi terhadap warga sipil, penghancuran sekolah, rumah dan desa merupakan pelanggaran terhadap hukum domestik dan internasional, kata mereka seperti dilansir media Myanmar, Irrawaddy, Sabtu (3/4).
Para pemimpin kudeta militer mendorong negara itu ke dalam perang saudara besar-besaran yang potensi menghancurkan stabilitas, persatuan, dan kemerdekaan negara, kata KNU. Empat belas warga sipil termasuk warga desa etnis Karen tewas dan sedikitnya 12 lainnya luka-luka dalam serangan udara militer di Papun dan Nyaunglebin.
Serangan udara tersebut terjadi setelah penyitaan oleh sayap militer KNU, Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA), pada sebuah pos penjagaan yang sebelumnya dipegang oleh militer Myanmar di Thi Mu Hta pada 27 Maret lalu. KNU sebelumnya menolak undangan menghadiri perayaan Hari Angkatan Bersenjata militer Myanmar pada 27 Maret.
Baca juga : Yordania Diguncang Intervensi Asing, Pangeran Hamzah Ditahan
Ikuti Whatsapp Channel Republika