Iran Tuding Israel Sabotase di Fasilitas Nuklir Natanz

Dalam sebuah video siaran langsung yang disiarkan di TV pemerintah, Rouhani memerintahkan injeksi gas uranium ke 164 mesin pengayaan IR-6, 30 mesin IR-5, dan mesin baru dengan kode IR-9 yang memilili kapasitas pengayaan setara 50 mesin IR-1 awal. Dengan mesin baru IR-9, Iran berpotensi memperbesar pelanggarannya terhadap JCPOA. Perjanjian nuklir itu dibuat untuk memastikan bahwa Iran tidak melanggar batas maksimal pengayaan uranium yang dikhawatirkan oleh berbagai negara akan digunakan untuk kepentingan militer.

Dalam peluncuran mesin baru pengayaan nuklir, Rouhani mengungkapkan 133 perkembangan industri nuklir selama setahun terakhir. Rouhani mengatakan, industri nuklir Iran sebagian besar digunakan di bidang kedokteran, listrik, pertanian dan energi, kata televisi pemerintah. Rouhani menegaskan bahwa semua aktivitas nuklir Iran bertujuan untuk perdamaian.

"Sekali lagi, saya menekankan bahwa semua aktivitas nuklir kami untuk tujuan damai dan non-militer. Kami terus berkomitmen pada janji kami untuk NPT (perjanjian non-proliferasi) dan kepada dunia untuk tidak menyimpang secara militer dari program nuklir kami," kata Rouhani.

Pada 2018 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat (AS) keluar dari JCPOA dan memberikan sanksi ekonomi kepada Iran. Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran mulai meningkatkan pengayaan uranium dan melanggar batas yang telah ditetapkan. Hingga Februari lalu, Iran telah melanggar batas maksimal pengayaan uranium hingga 20 persen.

Iran menegaskan bahwa mereka akan kembali mematuhi pembatasan pengayaan uranium sesuai kesepakatan JCPOA. Namun Iran minta AS untuk mencabut semua sanksi yang telah membuat perekonomian mereka terpuruk.

Presiden AS Joe Biden berniat untuk membawa AS kembali ke JCPOA. Namun AS menginginkan Iran terlebih dahulu membuktikan komitmennya mematuhi batasan pengayaan uranium sesuai kesepakatan. Apabila Iran telah menjalankan komitmennya, maka AS akan mencabut semua sanksinya.

Iran dan AS telah melakukan pembicaraan tidak langsung terkait kelanjutan JCPOA di Wina. Namun dalam pembicaraan tersebut kedua negara tetap mempertahankan argumennya masing-masing. Kedua belah pihak tidak mau mengambil langkah pertama untuk kembali ke kesepakatan.