REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemerintah federal Australia pada Rabu (21/4) membatalkan dua kesepakatan Belt and Road Initiative yang dicapai oleh negara bagian Victoria dengan China. Hal ini membuat China geram dan memperingatkan bahwa hubungan bilateral dengan Australia yang sebelumnya sudah tegang akan memburuk.
Di bawah proses baru di Australia, Menteri Luar Negeri Marise Payne memiliki kekuasaan untuk meninjau kesepakatan yang dicapai oleh negara bagian dan universitas dengan negara lain. Payne mengatakan, dia telah memutuskan untuk membatalkan empat kesepakatan, termasuk dua kesepakatan Belt and Road Initiative yang disetujui Victoria dengan China pada 2018 dan 2019. Belt and Road Initiative merupakan skema perdagangan dan infrastruktur yang diusung oleh Presiden Cina Xi Jinping.
"Saya menganggap empat pengaturan ini tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia atau merugikan hubungan luar negeri kita," kata Payne dalam sebuah pernyataan.
Payne mengatakan, negara bagian, pemerintah daerah, dan universitas yang didanai publik secara keseluruhan telah membuat lebih dari 1.000 kesepakatan dengan negara asing. Parlemen federal Australia memberikan hak veto atas kesepakatan asing oleh negara bagian pada Desember, di tengah perselisihan diplomatik yang semakin dalam dengan Cina. Pemerintahan Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah membantah bahwa hak veto barunya ditujukan ke China.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan pendahulunya Malcolm Turnbull telah menolak untuk menyetujui MOU tingkat negara dengan China dalam skema Belt and Road Initiative. Namun, Perdana Menteri Negara Bagian Victoria, Dan Andrews, menandatangani perjanjian dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China untuk mempromosikan inisiatif tersebut pada 2018 dan 2019. Beberapa negara khawatir pinjaman skema Belt and Road dapat menyebabkan tingkat utang yang tidak berkelanjutan di negara-negara berkembang, termasuk wilayah kepulauan Pasifik.
Baca juga : Thailand Tetap Pakai Sinovac Usai Kasus KIPI Seperti Stroke
Kedutaan Besar China di Australia menyuarakan ketidaksenangan yang kuat dan penentangan yang tegas atas pembatalan itu pada Rabu malam. Kedutaan Besar Cina mengatakan, pembatalan tersebut menunjukkan bahwa Australia tidak memiliki kesungguhan dalam meningkatkan hubungan bilateral.
"Ini adalah langkah tidak masuk akal dan provokatif lainnya yang diambil oleh pihak Australia terhadap China. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa Pemerintah Australia tidak memiliki kesungguhan dalam meningkatkan hubungan China-Australia," ujar pernyataan Kedutaan Besar Cina di Australia.
Hubungan bilateral China dan Australia mulai tegang pada 2018, ketika Australia menjadi negara pertama yang secara terbuka melarang raksasa teknologi Cina Huawei dari jaringan 5G. Hubungan kedua negara memburuk pada tahun lalu ketika Canberra menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul wabah virus korona.
"Langkah terbaru Australia pasti akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral, dan hanya akan merugikan dirinya sendiri," kata Kedutaan Besar China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
