REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan total 753 orang yang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Myanmar selama 1 Februari-25 April 2021.

Kelompok masyarakat sipil tersebut mengungkapkan tambahan dua orang yang tewas pada Minggu dan didokumentasikan pada Senin (27/4). Dalam laporannya pada Senin dini hari, AAPP menyampaikan, 3.441 orang kini ditahan, di mana 79 orang di antaranya dijatuhi hukuman.

"Hari ini (26 April 2021) menandai 85 hari sejak percobaan kudeta dan lebih dari 700 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, terbunuh, dan banyak yang terluka," kata AAPP dalam keterangannya, Senin dini hari.

Menurut AAPP, pasukan junta melakukan penangkapan, pemukulan, serta pembunuhan ketika memasuki sebuah desa sehingga penduduk setempat terpaksa mengungsi.

AAPP mengungkapkan, ribuan penduduk dari sekitar 20 desa di Kotapraja Kani dan Yinmabin, wilayah Sagaing, telah mengungsi karena tindakan pasukan junta tersebut.

Pasukan junta, kata AAPP, kini turut menindas kelompok LGBTIQ, di mana seorang perempuan transgender dipukuli saat ditangkap di daerah Yangon, pada 24 April 2021. AAPP melaporkan, pasukan junta memaksa perempuan transgender tersebut memakai Longyi atau pakaian tradisional Myanmar sambil mengejeknya.

“Kami khawatir LGBTIQ tidak hanya akan didiskriminasi, tetapi juga diperlakukan lebih buruk dari orang lain saat penangkapan,” ungkap AAPP.

AAPP berpandangan, situasi krisis di Myanmar akan semakin parah apabila tindakan efektif tidak segera diambil.

“Kedamaian akan tetap sulit dicapai tanpa demokrasi. Harus ada fokus untuk mengalahkan kediktatoran di Burma,” tutur AAPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika