REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kelompok Hamas menegaskan kembali penolakannya untuk menunda pemilihan umum Palestina. Mereka menekankan langkah tersebut akan memengaruhi rekonsiliasi Palestina. Wakil Kepala Gerakan, Moussa Abu Marzouk memperingatkan pembatalan pemilu Palestina akan berdampak negatif pada warga Palestina.
“Ini akan berdampak negatif pada masa depan rekonsiliasi Palestina. Kami tidak bisa bertindak atas perintah pendudukan Israel. Ini masalah Palestina. Menyerah pada posisi Israel berarti mengakui kedaulatannya atas Tanah Suci ini,” kata Abu Marzouk dalam keterangan pers yang diunggah di situsnya.
Intifada Palestina di Yerusalem yang berlangsung selama beberapa hari terakhir menunjukkan orang Yerusalem mampu memaksa penduduk Israel untuk menerima penyelenggaran pemilu Palestina di kota tersebut. “Yerusalem harus menjadi inti dari perjuangan Palestina dan dasar kemitraan nasional,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan tiga tahap pemilihan juga harus berjalan sesuai rencana. Hamas menginginkan adanya jalan keluar dari masalah nasional ini.
“Kami ingin rakyat Palestina memiliki transisi kekuasaan yang damai dan mengadakan pemilihan umum inklusif di semua tingkatan tanpa menghadapi hambatan,” ucap dia.
Dilansir Middle East Monitor, Kamis (29/4), Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menandatangani keputusan untuk mengadakan pemilihan parlemen dan presiden pada 22 Mei dan 31 Juli. Namun, diyakini dia akan mengumumkan pembatalan pemilihan Palestina dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan warga Yerusalem memberikan suara mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
