Dia menyebut, dukungan AS pada usulan penyampingan hak paten vaksin Covid-19 hanyalah salah satu komponen dari rencana pemerintahan Biden untuk memerangi pandemi. “Tujuan pemerintah adalah memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif kepada sebanyak mungkin orang secepat mungkin," ujarnya.
"Karena pasokan vaksin kami untuk rakyat Amerika terjamin, pemerintah akan terus meningkatkan upayanya; bekerja dengan sektor swasta dan semua mitra yang memungkinkan, untuk memperluas produksi dan distribusi vaksin. Ia juga akan bekerja untuk meningkatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin tersebut,” kata Kathrine.
Seusai pengumuman tersebut, saham perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin Covid-19 dan disetujui di AS, yakni Moderna, Pfizer, BioNTech, serta Johnson & Johnson, merosot tajam. Kelompok perdagangan Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) dengan cepat mengkritik dan memprotes pengumuman pemerintahan Biden. Mereka menilai langkah semacam itu hanya janji kosong yang tidak akan memperbaiki masalah distribusi vaksin.
"Keputusan ini tidak mengatasi tantangan nyata untuk mendapatkan lebih banyak dosis vaksin, termasuk distribusi jarak jauh dan ketersediaan bahan mentah yang terbatas," kata Presiden PhRMA Stephen Ubl.
Saat ini usulan itu tengah dibahas di WTO. Keputusan WTO didasarkan pada konsensus. Artinya 164 negara anggotanya harus setuju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
