Saat Guterres mengambil kendali sebagai Sekjen PBB, badan dunia itu berjuang untuk mengakhiri perang dan menangani krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu masih belum terselesaikan, dan Guterres juga kini menghadapi keadaan darurat di Myanmar dan Tigray di Ethiopia.

Human Rights Watch yang berbasis di New York mendesak Guterres untuk mengambil sikap yang lebih publik selama masa jabatan keduanya. Pihak HRW juga mengimbau kesediaannya baru-baru ini untuk mengecam pelanggaran di Myanmar dan Belarusia yang menurut HRW harus diperluas untuk mencakup pemerintah yang kuat dan dilindungi yang layak mendapat kecaman.

"Masa jabatan pertama Guterres didefinisikan oleh keheningan publik mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh China, Rusia, dan Amerika Serikat dan sekutu mereka," kata Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Guterres memiliki sikap kuat dalam membela hak asasi manusia, dan kerap berbicara menentang pelanggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika