Selasa 29 Jun 2021 19:34 WIB

Menlu Israel Yair Lapid Mulai Kunjungan Resmi Pertama ke UEA

Dalam kunjungannya, Lapid meresmikan Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada Selasa (29/6) memulai kunjungan resmi pertama ke Uni Emirat Arab (UEA). Ilustrasi.
Foto: Arabnews.com
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada Selasa (29/6) memulai kunjungan resmi pertama ke Uni Emirat Arab (UEA). Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID,  YERUSALEM -- Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada Selasa (29/6) memulai kunjungan resmi pertama ke Uni Emirat Arab (UEA). Kunjungan ini pertama kalinya setelah UEA menormalkan hubungan dengan Israel pada September tahun lalu.

Lapid mengunggah foto dirinya ke Twitter dari dalam pesawat. Dalam foto tersebut dia memberikan tulisan atau caption, "Lepas landas untuk kunjungan bersejarah ke UEA".

Baca Juga

Para menteri Israel sebelumnya telah mengunjungi negara Teluk itu. Namun kunjungan Lapid termasuk spesial dan bersejarah karena ia adalah orang Israel paling senior dan yang pertama melakukan perjalanan resmi.

Sejak kesepakatan normalisasi dengan UEA yang ditengahi oleh pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump, Israel telah menandatangani sejumlah kesepakatan dengan UEA. Mulai dari pariwisata hingga penerbangan dan layanan keuangan.

Dalam kunjungannya, Lapid meresmikan Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi serta Konsulat Jenderal Israel di Dubai. "Delegasi Israel akan mendarat pagi hari di Abu Dhabi dan akan diterima oleh menteri urusan ekonomi di Kementerian Luar Negeri," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan dilansir Arab News.

Pada Maret, mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu batal melakukan kunjungan resmi ke UEA karena perselisihan dengan Yordania atas penggunaan wilayah udaranya, menurut pejabat Israel. Netanyahu telah menunda kunjungan ke UEA dan Bahrain karena pembatasan perjalanan virus corona.

Israel melakukan kesepakatan normalisasi dengan sejumlah negara Arab antara lain UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Palestina mengutuk normalisasi tersebut karena mereka telah melanggar kebijakan Liga Arab. Kebijakan Liga Arab menyatakan negara Arab tidak boleh menormalisasi hubungan dengan Israel sampai mereka memberikan kemerdekaan kepada Palestina.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement