Pemerintah Eropa juga frustasi perusahaan-perusahaan mereka dilarang memiliki sebagian besar aset di China. Sementara perusahaan China terkadang yang dibiayai bank negara dapat menghabiskan miliaran dolar untuk membeli teknologi dan merek asing.
Beijing juga membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnik minoritas muslim di Xinjiang. Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri yang dirilis Senin (12/7) lalu pemerintah Biden kembali menuduh China melakukan genosida di Xinjiang.
"AS terobsesi bermain-main dan mengaduk-aduk kebohongan terkait Xinjiang, AS tidak memiliki posisi untuk menghakimi situasi hak asasi manusia di negara lain, mereka seharusnya berusaha memecahkan masalah pelanggaran hak asasi manusianya sendiri," kata Zhao.
Washington dan Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan dan menerapkan sanksi finansial pada pejabat China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
"Kami tidak menggertak dan menerapkan sanksi pada setiap kesempatan, kami juga tidak menjalankan yurisdiksi pada perusahaan-perusahaan negara lain," kata Zhao menyinggung sanksi-sanksi AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
