REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mengkritik Jepang atas tuduhan mencampuri urusan dalam negara. Kritik disampaikan setelah Tokyo membuat pernyataan yang terkait denngan Taiwan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa Jepang telah membuat tuduhan tak berdasar mengenai pertahanan nasional dan kegiatan militer yang normal. Ia menekankan bahwa Taiwan adalah dari China dan masalah terkait adalah murni urusan internal.

China tidak pernah mengizinkan campur tangan dalam masalah Taiwan dengan bentuk apapun oleh negara manapun, Zhao mengatakan bahwa Cina harus dan akan dipersatukan kembali. “Reunifikasi penuh Cina menjadi yang paling bermanfaat bagi perdamaian dan stabilitas regional," ujar Zhao, dilansir China.org, Rabu (14/7).

Sebelumnya, Jepang mengatakan aktivitas maritim China mengandung ancaman. Cina menyesalkan hal ini, menyebut bahwa pernyataan itu tidak bertanggung jawab.

Zhao mengatakan Pulau Diaoyu dan pulau-pulau afiliasinya adalah wilayah yang melekat pada Cina.  Ia mencatat bahwa dengan melakukan patroli dan kegiatan penegakan hukum di perairan kepulauan itu, Cina hanya menggunakan hak hukumnya.

Zhao mengatakan Hukum Penjaga Pantai hanyalah bagian rutin dari undang-undang domestik, tidak ditargetkan pada negara tertentu. Ini benar-benar sejalan dengan hukum internasional. “Faktanya, banyak negara, termasuk Jepang, telah memberlakukan undang-undang dan peraturan serupa jauh sebelum Cina,” jelas Zhao.

Zhao mendesak Jepang untuk mendekati masalah yang relevan dengan mentalitas yang tepat. Ia juga meminta agar Negeri Matahari Terbit menunjukkan rasa hormat terhadap kedaulatan dan ketulusan China dalam menegakkan perdamaian dan stabilitas regional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika