Sabtu 07 Aug 2021 19:00 WIB

Petinggi Partai Ennahda Menjadi Tahanan Rumah

Partai Ennahda menilai Presiden Kais Saied telah melakukan kudeta.

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Tunisia Kais Saied.
Foto: AP/Slim Abid/Tunisian Presidency
Presiden Tunisia Kais Saied.

REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Petinggi partai Islam moderat Tunisia menjadi tahanan rumah atas tuduhan penyalahgunaan kekuassaan. Anouar Maarouf salah satu pejabat tinggi Ennahdha yang menjadi incaran pemerintah sejak Presiden Kais Saied membubarkan parlemen.

Partai Ennahdha mengatakan, aksi presiden pada 25 Juli lalu itu adalah kudeta. Dalam pernyataanya, Jumat (6/8) Partai Ennahdha mengatakan petugas keamanan memberitahu Maarouf, ia telah menjadi tahanan rumah.

Baca Juga

"Tanpa memberinya salinan kopi atau perintah sah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, seperti yang diatur oleh hukum," kata partai tersebut seperti dikutip Aljazirah Sabtu (7/8).

"Ini keputusan sewenang-wenang yang berdampak langsung pada pergerakan, perjalanan dan kebebasan berekspresi," tambah Ennahdha.

Dalam pernyataan tersebut Ennahdha menambahkan mereka telah 'menginstruksikan pada kantor hukum untuk menggugat keputusan itu ke Pengadilan Administrasi'. Kementerian Dalam Negeri Tunisia tidak menanggapi permintaan komentar.

Maarouf  adalah kepala Kementerian Komunikasi dan Teknologi dari  2016 hingga 2020.  Presiden Saied yakin kementerian itu dimanipulasi untuk kepentingan partai.

Walaupun langkah Saied mendapat dukungan luas dari masyarakat. Tapi transisi demokrasi Tunisia yang masih muda dipertanyakan. Setelah satu dekade menggulingkan pemerintahan otokratik melalui revolusi yang memicu Arab Spring 2011.

Beberapa politisi dan pejabat telah ditahan atau diselidiki termasuk dengan surat perintah lama yang diimplementasikan setelah presiden mencabut kekebalan anggota parlemen. Saied mengambil alih Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dengan mengganti menteri-menterinya.

Pekan ini ia mengatakan tidak akan menerima menteri komunikasi dan teknologi yang berhubungan dengan partai politik yang ingin menguasai data masyarakat. Pekan lalu peradilan mengatakan akan menyelidiki empat partai politik termasuk Ennahdha mengenai pendanaan asing.

Ennahdha menegaskan mereka tidak melanggar peraturan apa pun. Peradilan juga sempat menyelidiki empat anggota partai termasuk orang dekat ketua parlemen Rached Ghannouchi yang bertengkar dengan pendukung Saied pada 26 Juli lalu. Namun kasus itu langsung dicabut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement