Anggota parlemen, aktivis, dan kelompok masyarakat telah melawan gelombang serangan anti-Asia. Ada kampanye media sosial yang tak terhitung jumlahnya, sesi pelatihan pengamat, dan demonstrasi publik.
Pada Mei, Presiden AS Joe Biden menandatangani Undang-Undang Kejahatan Kebencian Covid-19 bipartisan. Upaya itu mempercepat tinjauan Departemen Kehakiman atas kejahatan kebencian anti-Asia dan menyediakan hibah federal. Nyatanya, itu tidak cukup menghentikan serangan.
“Ketika Anda mendorong kebencian, itu tidak seperti jin dalam botol di mana Anda dapat menariknya keluar dan memasukkannya kembali kapan pun Anda mau,” kata salah satu pendiri Stop AAPI Hate dan direktur eksekutif Asian Pacific Policy and Dewan Perencanaan, Manjusha Kulkarni.
Beberapa faktor berkontribusi terhadap data, dari peningkatan insiden hingga keinginan yang lebih besar untuk melaporkan. Ketika ekonomi lebih terbuka dalam beberapa bulan terakhir, artinya lebih banyak interaksi publik dan peluang untuk menyerang.
Kulkarni mengatakan, lonjakan pelaporan biasanya terjadi setelah insiden profil tinggi seperti penembakan spa di Atlanta pada 16 Maret yang menewaskan enam perempuan Asia. "Di sana juga kami melihat beberapa insiden yang terjadi berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya, tetapi mereka tidak mengetahui pusat pelaporan kami atau tidak meluangkan waktu untuk melaporkan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
