REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban mengumumkan akhir perang 20 tahun dan pendudukan pasukan asing di Afghanistan, pada Selasa (17/8) waktu setempat. Kelompok tersebut juga menekankan bakal melindungi kedutaan asing yang menurut pihaknya penting di Afghanistan.
"Kami akan segera mencapai penyelesaian di mana pemerintah Islam akan didirikan di negara ini," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers seperti dikutip lama Middle East Monitor, Rabu (18/8).
Mujahid juga mengumumkan amnesti untuk semua warga Afghanistan, termasuk mantan personel militer dan mereka yang bekerja dengan pasukan asing. Taliban juga meminta masyarakat internasional untuk mendukung gerakan tersebut serta berkonsultasi dan mengomunikasikan keprihatinannya tentang pemerintahan Islam berikutnya di Afghanistan. Menurut Mujahid, ribuan korban sipil selama dua dekade terakhir perang adalah "kerusakan jaminan" yang jatuh setelah invasi.
Dia juga mengumumkan perempuan akan diizinkan untuk belajar dan bekerja sesuai dengan hukum Syariah Islam. Mengacu pada kebebasan pers, ia mengatakan, bahwa pers akan dijamin selama media tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta menyiarkan apa pun yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan tetap netral.
Sebelumnya, seorang pejabat senior mengatakan kepada Reuters bahwa para pemimpin Taliban akan menunjukkan diri mereka kepada dunia, tidak seperti selama 20 tahun terakhir ketika para pemimpinnya hidup secara rahasia. "Perlahan, secara bertahap, dunia akan melihat semua pemimpin kita, tidak akan ada bayangan kerahasiaan," kata pejabat senior Taliban, yang menolak disebutkan namanya.
Pejabat itu mengatakan, anggota Taliban telah diperintahkan untuk tidak merayakan pengambilalihan mereka. Mereka juga meminta warga sipil harus menyerahkan senjata dan amunisi.
Kelompok Taliban dengan kilat menguasai Afghanistan yang memunculkan gelombang kejut bagi negara-negara di dunia. Presiden Ashraf Ghani pun meninggalkan negara tersebut.
Taliban menguasai ibu kota Kabul dan istana kepresidenan pada Ahad (15/8). Banyak yang khawatir bahwa kembalinya mereka ke tampuk kekuasaan setelah 20 tahun pendudukan pimpinan AS dapat mengakhiri hak-hak perempuan dan menerapkan kembali aturan syariat konservatif yang brutal dan benar menurut kelompoknya saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika