REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dirinya akan tetap berpartisipasi dalam pilpres negara tersebut tahun depan. Berbeda dengan posisinya saat ini, Duterte bakal mencalonkan diri sebagai wakil presiden (wapres).

“Saya akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden,” kata Duterte dalam sebuah komentar yang disiarkan pada Rabu (25/8) pagi.

Alasan utama Duterte hendak maju sebagai wapres adalah karena dia masih ingin memerangi peredaran narkoba di Filipina. “Saya khawatir tentang narkoba, pemberontakan. Nomor satu adalah pemberontakan, lalu kriminalitas, narkoba,” ujarnya.

Duterte telah menuai kritik dan kecaman karena kampanye kerasnya melawan pengedar narkoba di Filipina. Sekitar delapan ribu orang tewas sejak kampanye itu dilancarkan pada 2016. Sementara tersangka yang tertangkap melampaui 357 ribu.

Analis politik yang berbasis di Manila, Richard Heydarian, mengungkapkan, jajak pendapat menunjukkan bahwa pencalonan Duterte sebagai wapres akan kuat jika dia didampingi putrinya, yakni Sara Duterte. Saat ini Sara menjabat sebagai wali kota Davao.

“Kampanye untuk Sara Duterte sedikit banyak telah dimulai, tampaknya, hampir terlepas dari apa posisi Duterte nantinya. Tandem Duterte/Duterte semakin terlihat seperti tim yang tangguh untuk dikalahkan dalam pemilihan tahun depan,” kata Heydarian.

Konstitusi 1987 Filipina membatasi masa jabatan presiden selama enam tahun tunggal. Setidaknya dua mantan presiden Filipina, Joseph Estrada dan Gloria Macapagal Arroyo, berhasil mencalonkan diri untuk jabatan publik yang lebih rendah setelah menjabat sebagai presiden, tetapi tidak untuk wapres.

Jika Duterte melanjutkan pencalonannya, dia berpotensi menghadapi tantangan pengadilan dari oposisi. Namun Heydarian mencatat bahwa Mahkamah Agung telah sangat mendukung langkah presiden di masa lalu.

Koalisi oposisi baru Filipina, 1Sambayan, mengaku tak terkejut dengan pengumuman Duterte yang hendak mencalonkan diri sebagai wapres. Menurut mereka, hal itu merupakan ejekan yang jelas terhadap konstitusi dan proses demokrasi di negara tersebut.

“Pencalonan itu salah secara hukum dan moral, dan kami percaya bahwa rakyat Filipina akan menyadari motifnya yang kurang ajar, egois, dan mementingkan diri sendiri,” kata 1Sambayan dalam sebuah pernyataan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika