REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Salah satu pendiri Taliban, Mullah Baradar, dikabarkan akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan yang akan diumumkan segera pada Jumat (3/9) seusai salat Jumat waktu setempat. Sumber-sumber yang mengetahui tentang hal tersebut memberikan bocoran keterangan ini dengan syarat anonim.
"Semua pemimpin puncak telah tiba di Kabul. Persiapan sedang dalam tahap akhir untuk mengumumkan pemerintahan baru," ujar seorang pejabat Taliban yang merahasiakan identitasnya.
Baradar yang kini mengepalai kantor politik Taliban akan bergabung dengan Mullah Mohammed Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban Mullah Omar. Dia juga akan bekerja bersama dengan Sher Mohammad Abbas Stanekzai dalam posisi senior di pemerintahan baru.
Menurut sumber lain, pemimpin agama Taliban, Haibatullah Akhunzada, ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Afghanistan yang akan fokus pada masalah agama dan pemerintahan dalam kerangka Islam. Taliban mengisyaratkan bakal membentuk pemerintahan yang serupa seperti model Republik Islam Iran. Di Iran, pemerintahannya memiliki presiden dan kabinet dan seorang pemimpin tertinggi.
Pemimpin tertinggi adalah otoritas agama yang memegang jabatan tertinggi di negara dengan kekuasaan untuk mendikte kebijakan, mengesampingkan undang-undang, dan mengesampingkan presiden. Pimpinan tinggi itu memiliki keputusan akhir dalam semua masalah negara.
Taliban memberlakukan bentuk radikal syariah, atau hukum Islam, ketika memerintah dari 1996 hingga 2001. Namun kali ini, gerakan tersebut telah mencoba menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia. Mereka berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menahan diri dari pembalasan terhadap musuh lama.
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lainnya meragukan jaminan semacam itu. Barat mengatakan pengakuan formal atas pemerintah baru, dan aliran bantuan ekonomi yang dihasilkan, bergantung pada tindakan Taliban.
Taliban telah menjanjikan perjalanan yang aman ke luar negeri bagi orang asing atau warga Afghanistan yang tertinggal oleh pengangkutan udara yang berakhir ketika pasukan AS mundur sebelum batas waktu 31 Agustus. Namun dengan bandara Kabul yang masih ditutup, banyak yang berusaha melarikan diri lewat darat.
Ribuan warga Afghanistan masih menunggu di pusat transit di negara ketiga. Beberapa dari mereka tanpa dokumen, yang lain dengan aplikasi visa AS yang tertunda atau yang keluarganya memiliki status imigrasi campuran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika