REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- El Salvador menetapkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. El Salvador menjadi negara pertama dalam sejarah yang menggunakan bitcoin dalam transaksi keuangan.
Pada Senin (6/9) sebelum tengah malam waktu setempat, Presiden El Salvador Nayib Bukele mengumumkan negara itu akan membuat sejara dengan menetapkan bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Bukele mengonfirmasi pemerintah membeli 400 bitcoin yang nilainya setara dengan sekitar 21 juta dolar AS saat ini.
Dilansir Anadolu Agency pada Rabu (8/9), pengumuman Bukele menandakan bahwa mata uang digital menjadi mata uang resmi El Salvador selain dolar AS. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 150 juta dolar AS untuk mendukung konversi bitcoin ke dolar AS.
Selain itu, pemerintah telah membangun 200 ATM dengan bitcoin dan dolar AS di seluruh negeri. Warga El Salvador akan dapat mengunduh dompet digital pemerintah yaitu Chivo untuk menerima 30 dolar AS dalam bentuk bitcoin.
Pemerintah menyebut menetapkan bitcoin sebagai alat pembayaran resmi akan menguntungkan mereka yang bekerja dan tinggal di luar negeri. Mereka akan menghemat biaya tambahan yang dikenakan ketika melakukan transaksi remitansi atau mengirimkan uang dari luar negeri. Menurut angka Bank Dunia, transaksi remitansi di El Salvador menyumbang lebih dari 23 persen dari produk domestik bruto.
Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Salvador skeptis tentang penetapan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Mereka khawatir bitcoin akan memengaruhi pendapatan mereka.
Sebuah survei mengungkap tujuh dari 10 orang Salvador tidak setuju dengan penggunaan bitcoin. Mereka lebih memilih transaksi keuangan dengan mata uang dolar. Sementara lebih dari 80 persen orang Salvador mengatakan bitcoin dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dan lapangan kerja.
Badan-badan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional juga telah memperingatkan tentang adopsi mata uang kripto. Mereka mengatakan mata uang kripto dapat meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan.
Beberapa kritikus memandang penetapan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah merupakan pengalihan isu politik. Bukele berusaha mengalihkan perhatian dari rezim otoriter. Pemimpin sayap kanan, yang telah berkuasa sejak 2019 itu, telah banyak dikritik karena membuat keputusan sewenang-wenang.
Pada Mei, Bukele memecat lima hakim agung setelah pengadilan El Salvador memutuskan penggunaan kekuasaan darurat oleh presiden selama pandemi tidak konstitusional. Bukele mengatakan pemecatan itu dilakukan untuk memperbaiki kondisi negara. Mahkamah Agung pekan lalu memberi lampu hijau bagi Bukele untuk mencalonkan diri kembali pada 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika