REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Beberapa jam setelah Taliban mengumumkan kabinet pemerintahan sementara, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) segera mengeluarkan pernyataan. Pernyataan itu menyebut Negeri Paman Sam khawatir dengan kabinet Taliban.

Tidak ada satu pun perempuan dalam kabinet tersebut dan setidaknya satu orang masuk dalam daftar teroris badan investigasi AS (FBI). AS khawatir dengan rekam jejak para anggota kabinet Taliban yang diumumkan tiga pekan setelah milisi tersebut merebut kekuasaan Afghanistan.

Departemen Luar Negeri AS tidak menyebutkan nama tapi Taliban memilih kepala jaringan Haqqani, Sirajuddin Haqqani, sebagai menteri dalam negeri. FBI mengidentifikasi Sirajuddin sebagai teroris dan anggota jaringan Haqqani juga masuk dalam daftar orang-orang yang disanksi AS.

"Kami memahami Taliban menyajikannya sebagai kabinet sementara. Namun kami akan menilai Taliban dari perbuatannya, bukan kata-kata, kami sudah menjelaskan dengan tegas ekspektasi rakyat Afghanistan pantas mendapatkan pemerintahan yang inklusif," kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya seperti dikutip Forbes, Rabu (8/9).

Departemen Luar Negeri AS juga mempertanyakan tidak adanya perempuan dalam kabinet yang ditunjuk Taliban. Saat ini FBI menetapkan hadiah 10 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Sirajuddin Haqqani setelah AS menetapkan jaringan Haqqani bertanggung jawab atas sejumlah serangan di Afghanistan.

Taliban kembali berkuasa setelah AS menarik mundur pasukannya usai berperang di negara itu selama 20 tahun. Kelompok bersenjata itu berhasil merebut Kabul lebih cepat daripada yang diperkirakan AS karena pemerintah Afghanistan yang didukung masyarakat internasional ambruk.

Taliban berjanji membentuk pemerintahan yang inklusif dan menghormati perempuan. Mereka juga menjanjikan pengampunan bagi warga Afghanistan yang bekerja untuk pemerintah negara asing.

Selama berkuasa pada 1996 hingga digulingkan AS pada 2001, Taliban memberlakukan pemerintahan yang represif. Mereka melarang anak perempuan sekolah dan menerapkan hukum rajam. Tidak lama setelah kelompok itu berkuasa, banyak laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Afghanistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika