REPUBLIKA.CO.ID, JUBA -- Lebih dari 100.000 orang menghadapi kelaparan menyusul penangguhan bantuan pangan oleh Program Pangan Dunia (WFP) di Sudan Selatan.
WFP mengatakan pada Senin (13/9) bahwa karena kekurangan dana dari para donor, mereka akan mulai menangguhkan jatah makanan bulanan mulai Oktober hingga tahun depan untuk 106.000 pengungsi internal (IDP) di daerah Wau dan Bor serta di Ibu Kota Juba.
“Waktu yang drastis membutuhkan tindakan drastis,” kata Matthew Hollingworth, direktur negara WFP di Sudan Selatan.
“Kami terpaksa mengambil keputusan yang menyakitkan ini dan memperluas sumber daya kami yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kritis orang-orang yang berada di ambang kelaparan dan sekarang berisiko tergelincir kembali ke dalam bencana jika akses mereka ke makanan berkurang," ungkap dia.
Hollingworth mencatat bahwa meskipun telah memberikan dukungan penyelamatan jiwa tahun ini kepada jutaan orang yang sangat membutuhkan, banyak orang rentan yang tinggal di daerah krisis terus menderita kerawanan pangan tertinggi dan tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan pangan yang berkelanjutan.
“Jika tingkat pendanaan terus turun, kami mungkin tidak punya pilihan selain melakukan pemotongan lebih lanjut karena kebutuhan masyarakat yang rentan terus melampaui sumber daya yang tersedia,” ujar dia.
Hollingworth mengatakan bahwa WFP membutuhkan tambahan 154 juta dolar AS dalam empat bulan ke depan untuk memungkinkannya memberikan bantuan makanan dalam jumlah yang cukup. WFP mengatakan bahwa penangguhan bantuan makanan selama tiga bulan adalah bagian dari pengurangan bantuan makanan yang lebih luas yang diumumkan lembaga itu pada April di semua kamp.
Mereka yang terkena dampak termasuk 700.000 pengungsi dan pengungsi internal yang sekarang menerima setengah kalori dari jatah makanan WFP. Ransum penuh menyediakan 2.100 kilokalori per orang, yang mencakup sereal, kacang-kacangan, minyak sayur dan garam.
WFP menambahkan bahwa kerawanan pangan di Sudan Selatan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan saat ini mempengaruhi lebih dari 60 persen populasi negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika